SAHABAT RAKYAT, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan menanggung seluruh biaya pemulangan empat warga Bengkulu yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja.
“Pemerintah daerah sesuai instruksi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan berkomitmen memberikan perlindungan maksimal bagi warga Bengkulu yang mengalami permasalahan di luar negeri,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, di Bengkulu, Senin.
Herwan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Bengkulu yang membahas penanganan empat warga Bengkulu yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring tersebut turut dihadiri keluarga korban, unsur Polda Bengkulu, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam rapat itu, peserta rapat melakukan panggilan video dengan para korban untuk memastikan kondisi terkini sekaligus mendengarkan secara langsung kronologis kejadian yang mereka alami selama berada di luar negeri.
Salah seorang korban, Deni Febriansyah menjelaskan dirinya bersama tiga rekannya awalnya ditawari pekerjaan di Vietnam dengan iming-iming gaji sebesar Rp12,8 juta per bulan sebagai tenaga pemasaran penjualan elektronik secara daring.
Namun setelah tiba di lokasi, mereka justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui praktik judi daring, sementara paspor dan telepon genggam mereka disita oleh pihak yang mempekerjakan.
Deni mengungkapkan karena tidak mampu menjalankan pekerjaan tersebut, para korban mengalami tekanan dan tindakan kekerasan hingga akhirnya melarikan diri dan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Saat ini, keempat korban diketahui berada di penampungan KBRI di Phnom Penh, Kamboja, sambil menunggu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai syarat pemulangan ke Indonesia.
Herwan menegaskan biaya pemulangan para korban sepenuhnya ditanggung Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu sebagai bentuk kehadiran negara melindungi warganya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses pemulangan agar berjalan lancar hingga para korban kembali berkumpul dengan keluarga di Bengkulu. (Red)
