SELUMA — Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Seluma menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Seluma pada Senin, 23 Juni 2025. Mereka menolak keputusan Pemerintah Kabupaten Seluma yang membatalkan pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II tahun ini.
Aksi damai ini dipicu oleh keputusan mengejutkan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 800/11/Penselda/VI/2025 tertanggal 22 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Penjabat Sekda Seluma, Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA. Rapat tersebut menyepakati bahwa seleksi PPPK tahap II dibatalkan dengan alasan keterbatasan keuangan daerah dan jumlah pegawai yang sudah dianggap melebihi kebutuhan.
Yang menjadi sorotan, Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE, tidak hadir dalam rapat krusial itu. Hal ini memicu spekulasi dan kekecewaan dari para honorer yang merasa telah menanti terlalu lama dan berharap pada janji yang sebelumnya pernah disampaikan.
Saat aksi berlangsung, Pj Sekda Deddy Ramdhani didampingi beberapa pejabat Pemkab turun langsung menemui massa dan mengajak perwakilan demonstran untuk berdialog di ruang rapat. Namun ajakan tersebut ditolak oleh massa aksi.
“Kami sudah pernah diajak mediasi. Tapi hasilnya nihil, hanya janji manis. Kami ingin bertemu langsung dengan Bupati dan mendapat kepastian tertulis,” ujar salah satu orator dalam aksi.
Massa menyatakan tidak akan bubar sampai Bupati Seluma turun tangan langsung memberikan kejelasan secara resmi mengenai pelaksanaan seleksi PPPK tahap II. Beberapa spanduk bertuliskan “Kami Bukan Mesin, Kami Punya Hak” dan “Janji Itu Hutang, Jangan Ingkari” tampak dibawa peserta aksi yang sebagian besar berasal dari tenaga pendidik dan tenaga teknis honorer di lingkungan Pemkab Seluma.
Seleksi PPPK Tahap II sejatinya menjadi harapan besar bagi ribuan honorer di Seluma yang telah lama menanti kepastian status mereka. Pembatalan seleksi ini dinilai sebagai bentuk pengingkaran komitmen pemerintah terhadap para tenaga kerja non-ASN yang telah lama mengabdi dengan penghasilan rendah dan status tidak pasti.
“Kami bukan hanya menuntut gaji atau status. Kami menuntut keadilan. Pemerintah seharusnya hadir di tengah keresahan rakyat, bukan malah membuat kebijakan sepihak,” ujar Andika.
Banyak pihak menilai bahwa jika alasan pembatalan hanya karena keterbatasan anggaran, maka harus ada transparansi dan solusi jangka pendek, bukan keputusan sepihak yang mengubur harapan.
Para peserta aksi mendesak Bupati mencabut keputusan pembatalan, atau minimal menjadwalkan ulang dengan kejelasan waktu, bukan hanya janji di atas kertas.
Hingga berita ini diterbitkan, ratusan peserta aksi masih bertahan di depan Kantor Bupati Seluma. Mereka menuntut Bupati Teddy Rahman hadir secara langsung, memberikan jawaban tegas dan tertulis mengenai masa depan seleksi PPPK tahap II. (Red)
