Sanksi Asusila ke Eks Lurah Tak Sesuai Perda Adat

Drs Suardi Sapri (kiri) dan Firasuki (kanan)/Foto: anto-sahabatrakyat.com

SELUMA, sahabatrakyat.com– Keputusan Lembaga Musyawarah Adat di Kelurahan Padang Rambun, Kecamatan Seluma Selatan, terhadap oknum eks Lurah setempat berinisial S, yakni denda Rp 50 juta, menuai polemik. Pasalnya, besaran denda itu tak sesuai dengan Perda Seluma Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakukan Hukum Adat Sumber Cayo.

Mantan Ketua BMA Seluma, Drs Suardi Sapri, sampai angkat bicara. Menurut Suardi, perlu dianilisa ulang terkait sanksi denda dan proses upacara adat di Padang Rambun tersebut. Pasalnya, berdasar ketentuan yang ada, jika sekedar cepalo tangan, maka adat wajib menjatukan sanksi terjambar nasi kuning (nasi kunyit) dan uang senilai Rp 400 ribu rupiah.

“Apabila terjadi perzinaan besar, terhadap istri orang, maka pelaku wajib dikenakan
sangsi berat, yaitu memotong jambar kambing dan memenuhi tuntutan korban dan adat
wajib mengenakan sanksi menggelar upacara cuci kampung dan dikenakan denda adat
sebesar Rp 5 juta,” jelas Suardi.

Menurut Suardi, dari keterangan yang ada, perkara asusila yang terjadi di Kelurahan Padang Rambun, adalah masuk kategori cempalo tangan. Bukan perzinahan. Karena itu nominal denda dan proses adat yang ditetapkan, menurutnya, tidak tepat.

“Kalau itu sebagai uang perdamaian, sah-sah saja,” tegas Suardi. “Tapi kalau denda adat, tidak tepat,” tukasnya.

Hal senada dikemukakan aktivis LSM Seluma, Firasuki. Menurut Firasuki, sanksi
adat dan cuci kampung yang perlu dijatuhkan ke oknum eks lurah itu perlu dianalisa kembali.

“Kalau saya lihat proses denda adat yang dijatukan terhadap pelaku di Kelurahan Padang Rambun tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Karena nominal uang senilai 25 juta rupiah untuk adat, yaitu 5 juta rupiah untuk uang kas adat, 20 juta rupiah untuk biaya upacara cuci kampung,” ujarnya.

“Beda halnya dengan tuntutan korban. Sah-sah saja kalau sang korban minta denda
terhadap pelaku. Apabila pelaku memenuhi tuntutan korban, memang sudah haknya
korban,” katanya.

“Akan tetapi ini ke pihak lembaga adat di tingkat desa dan kelurahan. Padahal kalau
sekedar capalo tangan /ngabal seharusnya pelaku hanya dikenakan sanksi berupa uang
senilai Rp 400 ribu dan nasi kuning (nasi kunyit),” lanjutnya.

“Maka kalau denda yang diberikan terhadap pelaku, perlu diralat kembali dan dipahami
betul bila mengambil keputusan adat. Jangan sampai menyalahi aturan yang ada supaya
adat kabupaten Seluma di bumi Serasan Seijoan tetap terjaga dengan baik,” ungkap
Ketua LSM Mata Rakyat Seluma itu.


Pewarta: Sukardianto