Soal Pembatalan Pemberangkatan Haji, Ini Sikap Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah

Lukman Hakim

JAKARTA, sahabatrakyat.com– Terkait keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama yang antara lain membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) menyampaikan pandangan dan sikapnya.

Melalui rilis pernyataan sikap, Ketua Umum DPP FKDT Drs. H. Lukman Hakim, M.Si didampingi Sekjen Ahmad Muntoi menyampaikan setidaknya enam hal setelah memperhatikan, mencermati dinamika secara seksama perkembangan situasi nasional terkait pengumuman pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1442 H / 2021 M yang disampaikan Menteri Agama RI, H. Yaqut Cholil Qoumas pada pembahasan bersama Komisi VIII DPR-RI, pada Kamis, 3 Juni 2021 di Jakarta.

Pertama, DPP FKDT menghormati keputusan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan aktual dan rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan secara syar’i dalam pengambilan keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tersebut, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Kedua, DPP FKDT mendorong agar pemerintah melakukan komunikasi intensif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk memperoleh tambahan kuota haji pada musim haji berikutnya setelah berakhirnya Pandemi Covid-19. Upaya ini sebagai salah satu solusi dalam mengatasi daftar tunggu calon jemaah haji yang semakin panjang dan lama karena saat ini telah mencapai lebih dari 5 juta orang yang antri dengan rata-rata masa tunggu lebih dari 21 tahun.

Ketiga, DPP FKDT mengajak kepada para calon jemaah haji untuk senantiasa ikhlas dan bersabar atas keputusan ini karena semata-mata demi perlindungan kesehatan dan keamanan (hifdz nasl) terhadap calon jemaah haji akibat Pandemi Covid-19 dengan terus memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar musibah dunia Covid-19 segera berakhir dan kondisi kehidupan normal kembali, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana kembali.

Keempat, DPP FKDT menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk memahami keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia secara jernih dan khusnudhon, serta menjaga kehidupan nasional tetap kondusif agar pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 berangsur membaik dan bangkit kembali.

Kelima, DPP FKDT memandang kekhawatiran terhadap keberadaan Dana Haji pasca pembatalan keberangkatan sangatlah tidak beralasan, karena Menteri Agama, Ketua Komisi VIII DPR-RI dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menjamin Dana Haji aman. Dana tersebut kini diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah, dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman.

Keenam, DPP FKDT menginstruksikan kepada seluruh Pengurus DPW dan DPC FKDT se-Indonesia untuk mensosialisasikan keputusan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji ini dengan benar dan proporsional kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji agar memahami kebijakan ini dengan benar dan tidak terprovokasi dengan opini yang menyesatkan, berita hoax, dan ujaran kebencian dari kelompok manapun.

“Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kepada Bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Jakarta, 7 Juni 2021 M, tandas Lukman Hakim. (**/rls)