Tak Pedomani Aturan, Bupati Lebong Diminta Tinjau Ulang SK Mutasi?

Ilustrasi Mutasi Pejabat Lebong/Foto: radarutara

LEBONG, sahabatrakyat.com– Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dikabarkan telah memberikan pandangan terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Lebong. Melalui suratnya nomor B-/4656/KASN/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021, KASN menyebut mutasi terhadap sejumlah pejabat tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pertama, mutasi atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Drs. Dalmuji Suranto (NIP. 196306021987031006); Reko Haryanto, S.Sos., (NIP. 197912052002121004); dan Tina Herlina, MM., (NIP. 19690311990022001), tidak memedomani Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, pemberhentian terhadap tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tidak memedomani Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga, 18 PNS di Kabupaten Lebong telah diturunkan setingkat dari Jabatan Administrator merupakan bentuk penjatuhan hukuman disiplin namun demikian delapan belas Pejabat Administrator dimaksud tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keempat, 16 ASN telah diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas oleh Bupati Lebong. Pemberhentian dari jabatan tersebut merupakan bentuk penjatuhan hukuman disiplin namun demikian 16 (enam belas) Pejabat Administrasi dimaksud tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kelima, enam belas ASN telah dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas oleh Bupati Lebong.namun demikian promosi para PNS diduga, tidak memperhatikan urutan jenjang eselonisasi, kompetensi dan kualifikasi.

Terkait benar tidaknya surat tersebut, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1 Sumardi, SE, M.Si yang dikonfirmasi sahabatrakyat.com, Selasa (21/12/2021) sore belum memberikan jawaban.

Hanya saja, saat dikonfirmasi pada tanggal 4 Desember 2021, Sumardi memang menjelaskan bahwa nonjob terhadap eselon 2 harus mengikuti peraturan perundang-undangan. “Bagi yang sudah menjabat 5 tahun memang menjadi wewenang bupati untuk memperpanjang jabatan atau memberhentikan,” jelasnya.

Bagi yang belum 5 tahun, sambung Sumardi, semestinya mengikuti aturan. “Kalo melanggar disiplin ya harus diproses dengan dasar PP 94/2021. Dipanggil, diperiksa dengan berita acara, baru dikenakan hukuman,” imbuhnya.

Ia menambahkan, terhadap 34 pejabat eselon 3 yang diturunkan eselonnya atau dibebaskan dari jabatan juga harus menggunakan mekanisme dipanggil, diperiksa dan baru dikenakan hukuman disiplin.

“Mengelola PNS tetap harus berpegang kepada ketentuan perundang-undangan,” tegas Sumardi.

Seperti diketahui, polemik mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lebong terjadi sejak gelaran mutasi perdana di era Bupati Kopli Ansori dan Wabup Fahrurrozi pada 22 Juni 2021 melalui SK Bupati Lebong Nomor 221 tanggal 21 Juni 2021. Saat itu ada 16 pejabat yang dimutasi.

Mutasi terhadap 16 pejabat itu menuai rekomendasi KASN yang meminta dilakukan pembatalan. Sebab yang mendapat izin dimutasi hanya 8 orang. Rekom itu ditindak lanjuti dengan mutasi ulang pada tanggal 2 September 2021 di rumah dinas Bupati Lebong.

Polemik rupanya tak sampai di situ. Mutasi besar-besaran alias mutasi yang melibatkan 232 PNS pada 1 Oktober 2021 juga kembali menuai sorotan bahkan protes berupa pengaduan ke KASN.

Tak cuma soal non job atau penurunan eselon, soal promosi jabatan pun menuai perhatian publik. Pasalnya, sejumlah PNS yang mendapat promosi jabatan ditengarai belum memenuhi kualifikasi atau ketentuan. Misalnya mereka yang berasal dari pejabat fungsional guru yang pelaksanaannya tidak mengacu pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

KASN sendiri merekomendasikan tiga hal kepada Bupati Lebong selaku pejabat pembina kepegawaian. Pertama, agar meninjau kembali Keputusan Bupati Lebong Nomor Nomor 353 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam kaitannya dengan:
a. Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dimutasi namun tidak mengacu pada Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
b. Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diberhentikan namun tidak memedomani Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kedua, meninjau kembali Keputusan Bupati Lebong Nomor 350 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam kaitannya dengan:
a. Delapan belas ASN telah diturunkan dari Jabatan Administrator yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. Enam belas ASN telah diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. Enam belas ASN telah dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang tidak mengikuti urutan eselonisasi dan tidak sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi.

Ketiga, dalam hal para PNS (yang diturunkan dan dibebaskan dari jabatannya) diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS maka harus dipanggil, diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.


Pewarta: Sumitra Naibaho