Soal Besaran Kewajiban Perusahaan Beri THR, Disnakertrans: Yang Penting Ada…

Bambang Tegoeh
Bambang Tegoeh/Foto: Aka Budiman

LEBONG, sahabatrakyat.com- Terkait kewajiban perusahaan memberi tunjangan keagamaan (THR) paling lama 7 hari sebelum hara raya Idul Fitri sebesar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 ditanggapi berbeda Disnakertrans Kabupaten Lebong.

Menurut Kepala Disnakertrans Bambang Tegoeh, besaran THR yang diberikan perusahaan terhadap pekerja/buruhnya perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak kolaps.

Dijelaskannya, berdasarkan surat edaran menteri telah ditegaskan bagi perusahaan untuk berkewajiban memberikan THR kepada pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dan juga kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanajian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu.

Surat edaran itu, lanjutnya, akan diteruskan kepada pihak perusahaan dalam waktu dekat.

“Cuma kita belum menindaklanjuti ke perusahaan, cuma kewajiban perusahaan tetap membayar,” ujarnya kepada sahabatrakyat.com belum lama ini (17/5/2019).

Meskipun besaran THR yang telah diberikan sudah ditentukan dengan status dan lama pengabdian pekerja/buruh dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi Lebong menyatakan pemberian berdasarkan kemampuan perusahaan saja.

“Sekarang gini om, perusahaan itu gak mampu membayar sepuluh ribu dipaksa mungkin lebih kolaps,” sampainya. “Artinya duduk bersama, cari solusi terbaik. Yang penting ada untuk karyawan,” tambahnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan ditetapkan, antara lain, hal-hal pokok sebagai berikut:

  1. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah;
  2. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan masa kerja per 12 dikali satu bulan upah;
  3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upaha satu bulan dihitung sebagai berikut: (a) pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan; (b) pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
  4. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan;
  5. Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR keagamaan dikenankan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20/2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan.
  6. Berkenaan dengan hal tersebut, para gubernur hendaknya senantiasa memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk melaksanakan pembayaran THR keagamaan tepat waktu.

Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaa yang ditujukan ke gubernur seluruh Indonesia itu juga meminta agar dibentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019. Gubernur juga diminta untuk menyampaikan penjelasan ini kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing.


Penulis: Aka Budiman

Editor: Jean Freire