DPRD BU Bahas KUA-PPAS dan Nota Pengantar RAPBD 2019

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) bersama dengan pihak eksekutif, Senin (5/8/2019) pagi, menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting sekaligus.
Agenda pertama, penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS. Lalu, dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni penyampaian nota pengantar RAPBD Perubahan 2019 oleh eksekutif kepada legislatif.
Kedua agenda itu dihadiri langsung Bupati Ir H Mian dan Ketua DPRD Aliantor Harahap SE.
Bupati Mian memaparkan RAPBD Perubahan Tahun 2019. Dari sisi pendapatan daerah terdapat kenaikan menjadi sebesar Rp1,2 triliun. Dimana komposisi pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 83,1 milyar, yang terdiri dari target PAD sebesar Rp 13,7 milyar.
Selanjutnya, dari sisi target penerimaan retribusi daerah mencapai Rp 1,4 milyar. Sedangkan penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah mencapai Rp 68 milyar.

Bupati juga menyampaikan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah untuk tahun anggaran 2019 mencapai Rp 947,5 milyar. Terdiri dari DBH dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 53, 7 milyar, DAU Rp. 643,6 milyar, DAK Rp 250.1 milyar.
Sementara, penerimaan yang bersumber dari lain– lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp 233,6 milyar yang terdiri dari pendapatan hibah Rp 39 milyar, DBHP Provinsi dan Pemda Lainnya Rp 25 milyar dan penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 169,6 milyar.
Selain menyampaikan penerimaan yang mencapai triliunan rupiah, Bupati Mian juga menerangkan pengeluaran daerah yang diketahui lebih besar dari pemasukan, yakni mencapai Rp1.320 triliun. Rinciannya, pengeluaran belanja tidak langsung Rp 735,1 milyar dan belanja langsung Rp 584.8 milyar.
Dari hasil perbandingan keduanya, Bupati Mian juga menjelaskan terdapat selisih kurang atau defisit anggaran mencapai Rp 55.6 milyar. Defisit tersebut diungkapkannya akan ditutup dari pembiayaan netto daerah.
Penerimaan pembiayaan daerah adalah Rp 58,6 milyar yang berasal dari silpa anggaran tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 3 milyar.

“Semua yang saya sampaikan berdasarkan data yang diperoleh oleh TAPD dan Banggar. Semoga saja, dengan telah disampaikannya nota pengantar ini, Raperda APBD Perubahan dapat segera dibahas dan disetujui sehingga dapat memberikan mafaat bagi masyarakat BU ke depannya,” kata Mian.
Sementara itu, Ketua DPRD BU Aliantor Harahap SE menuturkan, sebelum ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019, telah dilaksanakan pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten BU.
“Dari hasil rapat gabungan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif, telah melahirkan nota kesepakatan dan telah disepakati bersama hari ini,” ujar Aliantor.
Aliantor juga berharap, rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2019 dapat segera dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
“Untuk menyempurnakan kekurangan–kekurangan yang ada agar menjadi lebih baik demi kemajuan BU. Serta dapat disetujui oleh pihak DPRD Bengkulu Utara sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang–undangan,” jelasnya. (ADV/MS.Firman).