Dewan Belum Kantongi LHP, Hearing LKPj APBD BU Tahun 2019 Batal

 

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com- Rapat Kerja DPRD Kabupaten Bengkulu Utara bersama pihak eksekutif yang dipimpin Waka I Juhaili dan Waka II Herliyanto Hazadin
terkait Raperda realisasi APBD 2019 mengalami penundaan selama 20 menit.

Penundaan ini lantara anggota dewan belum memiliki data LHP hasil audit BPK RI yang dipertanyakan oleh anggota dewan.

Seperti yang disampaikan oleh Fitra Martin. Menurut Fitra permasalahan ini bukan proses seremonial tetapi pembahasan ini berdasarkan UU sehingga anggota dewan harus menguasai pokok permasalahannya agar dapat diperbaiki dan koreksi untuk langkah kedepannya.

“Jadi lucu kalau kita pihak dewan tidak menguasai pokok permasalahannya. Yang mana yang harus kita bahas, koreksi dan perbaiki untuk tindak lanjut ke depannya baik kebijakan
fiskal maupun meneter, jadi baiknya kita adakan rapat internal,” usul Fitra.

Usulan untuk mengadakan rapat internal oleh anggota dewan tersebut diterima pimpinan rapat dan langsung mengadakan rapat internal selama 20 menit.

Usai mengadakan rapat internal anggota dewan dan pimpinan rapat secara bersama memutuskan untuk diskorsing kembali Rapat akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 WIB dikarenakan belum diterimanya salinan LHP tahun 2019 dari BPK RI Perwakilan Bengkulu.

Hal ini disampaikan oleh Juhaili selaku pimpinan rapat sebelum menutup hearing Raperda LKPJ pelaksanaan APBD tahun 2019 dengan pihak eksekutif di ruang sidang Paripurna gedung DPRD Bengkulu Utara, Selasa (14/7/2020).

“Dari hasil keputusan beberapa dewan yang hadir, maka rapat kerja atau hearing ini kita batalkan dan akan kita jadwal ulang kembali,” ungkap Juhaili.

Sementara, Sekda Pemkab Bengkulu Utara yang mewakili eksekutif Bengkulu Utara dalam hearing juga mengaku tidak dapat mengabulkan apa yang menjadi permintaan para anggota dewan.

Sebab, LHP 2019 dari BPK RI Perwakilan Bengkulu hanya ada pada 2 pimpinan besar di Kabupaten Bengkulu Utara. “Sebelumnya kami dari pihak eksekutif menghaturkan
permohonan maaf pada pihak Dewan karena tidak dapat memberikan salinan LHP dari BPK RI tersebut. Karena LHP itu hanya Bupati dan Ketua DPRD yang menerima dan memegangnya,” pungkas Haryadi. (MS. Firman/ADV)