Ditunggu 7 Tahun, 140 Hektar Wilayah Seluma Kembali ke Bengkulu Selatan

Septo Adinara

SELUMA, sahabatrakyat.com Tujuh tahun menunggu kepastian tapal batas, warga Kabupaten Seluma, tiba-tiba dikejutkan dengan ‘hilangnya’ sekitar 140 hektar wilayah itu dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tapal Batas Seluma-Bengkulu Selatan.

Seratus empat puluh hektar wilayah yang kembali ke Bengkulu Selatan itu semula adalah wilayah enam desa dalam Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) dan satu desa di Kecamatan Semidang Alas.

Enam desa Kecamatan SAM itu adalah Desa Muara Maras kehilangan 118,62 ha; Desa Serian Bandung (211,79 ha), Desa Talang Alai (141,68 ha); Desa Talang Kemang (291,20 ha); Desa Jembatan Akar (346,54 ha) dan Desa Gunung Kembang (46,324 m2). Adapun satu desa di Kecamatan Semidang Alas yakni Desa Suban yang kehilangan 689, 65 ha.

Hal itu disesalkan Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Semidang Alas dan Semidang Alas Maras, Septo Adinara, SE. Menurut Septo, hilangnya wilayah Seluma di perbatasan Bengkulu Selatan ini akibat lalainya pejabat dan wakil rakyat di DPRD Seluma.

“Terus terang kami sangat kecewa. Sangat sangat kecewa. Tujuh tahun kami menantikan ini, hasilnya sangat mengecewakan,” sesal Septo.

Menurut Septo, eksekutif dan legislatif Seluma tidak serius menangani tapal batas ini. “Kalau dinas luar (DL) sangat gencar, hampir tiap minggu. Kenapa bisa kecolongan seperti ini. Ini masalah serius tidak bisa dianggap main-main,” tegas Septo.

Septo menyatakan dirinya dan warga masyarakat di tujuh wilayah desa tersebut akan terus berjuang mengembalikan wilayah yang masuk ke Bengkulu Selatan.

“Saya sudah hubungi semua, tujuh kades. Juga kades lainnya di Kecamatan SAM dan Semidang Alas. Intinya kami tidak mau wilayah kami hilang, jadi kami akan berjuang dan pertahankan apapun jadinya,” tegas Septo.

Terpisah Waka II DPRD Seluma, Ulil Umidi mengaku terkejut dengan keluarnya Permendagri 9/2020 ini. Ia mengatakan DPRD Seluma akan berjuang maksimal, karena tabat Seluma-Bengkulu Selatan ini sudah jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur.

“Kami legislatif juga eksekutif akan berjuang keras mempertahankan tapal batas ini. Patokan kita Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ini, semua telah jelas. Jadi kita akan pertahankan wilayah kita ini,” ucap Ulil.


Pewarta: Sukardianto