DPRD Lebong Siap Bahas 8 Raperda

LEBONG, sahabatrakyat.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong menggelar dua sidang paripurna pada Senin siang (20/01/2020).

Sidang dimulai dengan pembahasan pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebong tahun 2020 dan dilanjutkan Paripurna Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi.

Dua sidang itu merupakan sidang lanjutan terkait delapan usulan raperda eksekutif yang disampaikan pada paripurna terdahulu (13/01/2020).

Delapan raperda itu terdiri dari Raperda Tentang Pengelolaan Sampah, Raperda Tentang Penetapan Baku amutu Air dan Kelas aAir Sungai di Kabupaten Lebong, Raperda Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio, Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Raperda Tentang Perubahan Penetapan Hari Jadi kKabupaten Lebong, Raperda tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei, dan Raperda Tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pip Hariyono menyampaikan apresiasi terhadap delapan usulan yang masuk dan akan menindak lanjuti hingga pembahasan ke tingkat Bapemperda, Komisi hingga Fraksi.

Yang menjadi perhatian bagi fraksi PAN atas delapan raperda itu adalah penyidik pegawai negri sipil (PPNS). Dengan perda itu harus ada keadilan dalam memperlakukan seluruh ASN kedepannya.

“Kami ingin aplikasi perda ini benar-benar ditegakkan dan jangan sampai ada unsur nepotisme,” ujar Pip.

Sementara Fraksi Partai Nasdem dan PKB dalam pandangan umumnya menyampaikan harapan yang sama terhadap raperda 2020 supaya tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, ekonomi, budaya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong supaya tidak menjadi polemik ke depannya.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, jangan sampai raperda ini nanti menambah daftar panjang pekerjaan rumah kita. Kami berharap yang nanti dibuat ini tetap sesuai dengan peruntukannya dan bersinergi pada aspirasi masyarakat,” tutur Dedi Haryanto yang mewakili Fraksi Nasdem.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Jafri S.Sos menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pengangkatan pemberhentian mutasi dan pengambilan sumpah atau janji pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk ukuran warna format serta penerbitan kartu tanda pengenal PPNS telah ditegaskan untuk PPNS harus seorang PNS dengan kualifikasi minimal pangkat penata muda III A dengan masa kerja minimal dua tahun dan diutamakan Sarjana Hukum.

“Demikian bahwa tenaga kerja kontrak tidak termasuk dalam PPNS ini,” sampai Jafri.

Jafri juga menyampaikan, 8 raperda yang bakal dibuat tersebut selain untuk menjadi pijakan hukum bagi pemerintah dan akan dilaksanakan kedepan untuk selalu bersinergi dengan aspirasi masyarakat.

“Dan kami akan melaksanakan raperda ini agar dapat bersinergi dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Lebong,” tandasnya.

Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen menuturkan, jawaban yang disampaikan pihak eksekutif akan menjadi bahan pertimbangan kedepan bagi DPRD dalam pembahasan.

“Hasil pembahasan atau koreksi lebih dalam akan kami sampaikan pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi nantinya,” pungkasnya.


Pewarta : Aka Budiman