Fraksi di DPRD BU Pertanyakan Pelayanan PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan nama dari PDAM Tirta Ratu Samban Arga Makmur menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Ratu Samban Arga Makmur.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD BU Sonti Bakara, SH, dihadiri oleh Wakil Bupati BU, berserta Wakil ketua II DPRD BU, tanpa dihadiri Plt Direktur PDAM Tirta Ratu Samban Ujang Zakariya.

Dalam penyampaian pandangan umum 5 fraksi mengungkapkan keluhan masyarakat akan pelayanan PDAM, yang dinilai sangat bertolak belakang dengan tarif yang sudah selangit.

Misalnya Juru Bicara Fraksi PDIP Perjuangan, Beni Bumansyah. Meski menyetujui perubahan nama serta struktur dari perusahaan air minum milik BUMD ini, pihaknya meminta tanggapan yang jelas akan keluhan masyarakat yang diterima.

Keluhannya menyebut PDAM kerap merusak fasilitas umum dan negara usai melakukan perbaikan atau penggalian pemasangan pipa. Dimana, setiap penggalian tidak pernah diperbaiki, justru dibiarkan tanpa dikembalikan seperti semula.

“Kami setuju PDAM ini berubah nama, namun yang kami harapkan, tolong dong pelayanan PDAM ini diimbangi dengan tarifnya yang sudah selangit ini. Kami menyampaikan ini, berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke kami. Dalam paripurna ini, kami harap pihak PDAM dalam hal ini pemerintah daerah selaku pemilik BUMD, agar dapat menjelaskannya nanti dalam paripurna jawaban eksekutif atas, ulah pihak PDAM yang kerap menggali tanah atau fasilitas umum seperti jalan tidak dikembalikan lagi seperti semula,” ujar Beni.

Beni menambahkan, pihaknya juga menerima keluhan masyarakat terkait kondisi air yang diterima oleh masyarakat di setiap rumah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan layaknya tarif yang mahal.

Bagaimana tidak, dari laporan masyarakat, air yang masuk ke rumah tangga masyarakat kerap mati dan keruh tidak seperti air PDAM pada umumnya yang dapat dikonsumsi untuk masyarakat.

“Jika keruh bagaimana masyarakat mau mengkonsumsi air tersebut untuk minum, serta kalau sering mati apa masalahnya. Tarif sudah sangat mahal, masa pelayanan PDAM tidak berubah seperti dahulu, sebelum tarif dinaikan. Tolong pihak pemerintah agar menegur pihak BUMD ini untuk mengimbangi tarif dan pelayannya,” demikian Beni.

Sementara saat ini data terhimpun sahabatrakyat.com pihak PDAM belum bisa melakukan pelayanan pemasangan meteran baru kepada masyarakat calon pelanggan sampai dapat bantuan penambahan kapasitas pengolahan.

Salah satu warga yang enggan disebut namanya merasa kecewa, karena rumahnya belum bisa melakukan pemasangan meteran baru, entah sampai kapan baru bisa, sudah hampir 1,5 bulan menunggu untuk melakukan pemasangan meteran baru di tempat tinggalnya.


Pewarta: MS Firman