Ini Lembaga yang Kerap Dilaporkan ke Ombudsman Bengkulu

Seminar Keterbukaan Informasi Publik diikuti camat dan kades se Kabupaten Lebong/ist

LEBONG, sahabatrakyat.com– Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto SE, Jumat (31/3/2017) di Tubei-Lebong, menyebut laporan terkait layanan publik yang dilayangkan ke lembaga yang dipimpinnya bervariasi, mulai laporan pelayanan hingga perceraian.
Hanya saja, laporan yang masuk masih didominasi layanan pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai wajar karena lembaga/kementerian itu bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Ombudsman adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang didasari oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi tugasnya sudah jelas, namun meski sulit mencapai pelayanan sempurna, minimal layanan prima bisa dicapai,” kata Herdi.
Hal itu disampaikan Herdi saat menjadi pemateri dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Antisipasi Konflik Sosial Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong yang digelar Forum Wartawan Kabupaten Lebong.
Ia mengatakan, Ombudsman saat ini berupaya mendorong pelayanan dengan dukungan dan peran serta masyarakat.
“Peran dan dukungan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat menentukan sehingga terjadi sinergitas. Kegagalan atau penyimpangan pelayanan publik selama ini, tambah dia, tidak hanya dari SDM lembaga pelayanan itu saja, tapi juga dari kurangnya peran serta publik yang terkadang membuka celah penyalahgunaan wewenang,” jelas dia.
Meskipun banyak yang belum mengetahui fungsi dan tugas dari Ombudsman, Herdi berharap semangat untuk peningkatan layanan publik dan peran serta publik terus meningkat.
“Di Provinsi Bengkulu, kami juga membangun komunikasi yang baik dengan beberapa lembaga seperti BPKP Bengkulu, untuk itu ke depan agar keterbukaan informasi bisa kita terapkan bersama,” jelas Herdi.
Herdi menandaskan, lembaga yang banyak dilaporkan ke Ombudsman belum tentu jelek, dan institusi yang tidak banyak dilaporkan juga belum tentu baik.
“Yang jelas, adanya respon itu positif, ada dinamika, dan itu semua untuk perbaikan pelayanan publik,” kata Herdi.(cw1)
 
=======
Editor: Jean Freire