Investasi Tambang dan Energi Belum Atasi Himpitan Ekonomi


LEBONG, sahabatrakyat.com- Potensi sumber daya alam Lebong, baik pertambangan emas maupun energi, yang sudah dan tengah digarap sejumlah investor, hingga kini dinilai belum mampu mengatasi himpitan ekonomi masyarakat Lebong pada umumnya.
Hal itu menjadi salah satu benang merah dalam diskusi bertajuk “Lebong Dalam Tanda Tanya” yang digelar sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Kabupaten Lebong yang digelar akhir pekan lalu di Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen.
“Masyarakat masih mengeluhkan ekonominya. Termasuk yang tinggal di wilayah kerja perusahaan. Lapangan pekerjaan bagi pemuda juga masih sulit,” kata Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Lebong Novrita Rizky P, SIP.
Menurut Rizky, kondisi tersebut memprihatinkan. Apalagi jika pemuda lalai dalam mengingatkan pemerintah untuk mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam itu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mawardi, pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Pinang Belapis, menambahkan, pemerintah daerah mestinya peka terhadap minat, bakat dan potensi sumber daya manusia, khususnya pemuda Lebong, sehingga tidak hanya jadi penonton di rumah sendiri.
“Pemerintah tidak akan pernah tahu apabila tidak terjun langsung melihat kondisi ekonomi warganya, termasuk pemuda yang memiliki keterampilan,” tukas Mawardi.
Sementara Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Desmo Wibowo menyinggung soal usaha pertambangan rakyat yang hingga kini belum punya jaminan hukum. Harusnya, kata Desmo, usaha rakyat ini bisa dijamin legalitasnya seperti halnya perusahaan.
Ketua Pemuda Swarang Patang Stumang (PSPS) Julianto menambahkan, pengelolaan SDA dan SDM mestinya sinergis. Sebagai daerah otonom, ke depan Lebong perlu merancang program pengembangan SDM agar ke depan punya peran dalam mengelola SDA.
“PSPS akan ambil peran dalam mengawal semangat itu,” kata Julian.
Ketua Gerakan Bela Tanah Adat (Garbeta) Deddy Mulyadi menyampaikan, persoalan tapal batas antara Lebong dan Bengkulu Utara juga tak bisa diabaikan. Bicara potensi SDA, kata Deddy, Padang Bano dan sejumlah wilayah kecamatan lainnya yang ‘hilang’ dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 juga sangat besar.
“Jika permasalahan tapal batas dibiarkan, itu sama saja dengan menghilangkan potensi. Tanpa kita sadari, Pemerintah Kabupaten Lebong lalai jika tidak memperjuangkan potensi yang dimiliki itu,” katanya.


Penulis: Sumitra Naibaho