Minim SDM, Perda Tuak Lebong Tak Mempan!

ANDRIAN

LEBONG, sahabatrakyat.com– Ancaman peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Lebong sejatinya sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemerintah daerah. Ini misalnya ditandai dengan terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Larangan Minum dan Menjual Minuman Tradisional (Tuak) dan Penyalahgunaan lem Aica Aibon.
Sayang, kelahiran payung hukum itu belum diikuti oleh perangkat teknis pendukung.
Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Lebong Andrian mengakui Perda Nomor 5/2017 itu belum ditegakkan secara maksimal lantaran minimnya jumlah sumber daya aparatur di Satpol PP. Termasuk belum adanya aparatur atau tenaga penyidik PNS. Akibatnya, penindakan terhadap pelanggaran belum dapat dilakukan.
“Untuk menegakkan tipiring belum bisa karena tim pengawas yang berwenag cuma ada dua. Itu pun masih menunggu tahap perubahan SK PPNS dari Kemenkumham,” jelas Andrian kepada sahabatrakyat.com, Rabu (26/12/2018).
 
Di sisi lain, Andrian mengatakan sosialisasi perda tentang tuak sendiri kepada masyarakat Lebong sudah dilakukan selama ini.
“Secara langsung di beberapa kecamatan kita lakukan. Secara tidak langsung kita telah mengeluarkan surat edaran di sekolah-sekolah, desa dan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebong,” paparnya. “Razia juga sering,” tambahnya.
Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 diatur sanksi bagi penjual dan pembeli, yakni dapat dikenakan hukuman tindak pidana ringan (Tipiring) dengan hukuman kurungan paling lama enam bulan.


Penulis: Aka Budiman
Editor: Jean Freire