Warga Desa Padang Bendar menyaksikan proses pernikahan Mt dan Wa/foto FB Fitri Utami
Warga Desa Padang Bendar menyaksikan proses pernikahan Mt dan Wa/foto FB Fitri Utami

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Keputusan Mt (50 tahun) menikahi Wa (45 tahun) tampaknya bakal membuka lembaran masalah baru. Itu lantaran Mt yang juga PNS di Kantor Kecamatan Hulu Palik, masih berstatus suami orang. Pernikahan Mt dengan Wa yang berstatus janda beranak empat itu ditengarai tanpa izin dan atasan Mt.

Seperti diketahui, ketentuan soal izin pernikahan dan perceraian bagi PNS diatur dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Bagi PNS yang akan beristri lebih dari seorang dengan menikah siri, menurut Pasal 4 PP No. 45 tahun 1990, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Permohonan izin ini wajib diajukan tertulis dengan disebutkan alasannya.

Jika PNS pria menikah siri, baik perkawinan pertama ataupun pernikahan kedua dan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 4 PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka sesuai pasal 15 PP No. 45 tahun 1990 akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat dan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang terberat adalah pemberhentian tidak hormat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bengkulu Utara, Dullah, saat dikonfirmasi sahabatrakyat.com, Jumat (22/12/2016) di halaman pemda BU usai mengikuti upacara peringatan Hari Ibu dan Hari Transmigrasi mengatakan, tahap pertama ranahnya di Inspektorat. “Usai inspektorat melakukan pemanggilan dan pemerikasaan tentu nanti kita lihat apa rekomendasi dari inspektorat,” kata dia.

“Kalau seperti saudara sebutkan tadi sudah melakukan pernikahan sedangkan beliau sudah memiliki istri, ya tentu akan ada hukuman disiplin jika itu benar. Tentu pada saat inspektorat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bukti-bukti itu harus ada paling tidak saksi, siapa yang menikahkan, dimana?” jelasnya.

Terkait dengan pelanggaran disiplin tersebut, kata Dullah, dia belum bisa berbicara bayak karena ini masih ranahnya inspektorat. “Kalau sesuai dengan peraturan di dalam PNS kalau itu betul terjadi inikan termasuk pelanggaran disiplin tingkat berat, disiplin tingkat berat itu hukumannya dua macam, turun pangkat dan pemberhentian. Tinggal kita lihat dahulu hasil pemeriksaannya seperti apa jelas,” Dullah.

Terpisah, Irban IV Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Edi Susanto, S.Sos. MM, mengatakan, “Kita belum ada perintah untuk melakukan pemeriksaan, jadi belum tahu, dokumennya juga kita belum dapat, karena kita belum melakukan pemeriksaan kalau memang nanti kita disuruh periksa, ya kita periksa dulu. Untuk sampai saat ini kita belum ada surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” katanya.

Penulis: MS Firman
Editor: Jees