BENGKULU– Peran pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, tampaknya, belum optimal dalam mendorong peningkatan penyerapan kredit usaha rakyat atau KUR.
Kondisi itu tercermin dalam data realisasi serapan dana KUR yang dipaparkan Dirjen Perbendaharaan Wilayah Provinsi Bengkulu, Rabu (21/3) di Bengkulu.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Rinardi menyebut, penyaluran KUR tahun 2017 di Provinsi Bengkulu hanya Rp 786 milyar lebih dari yang ditargetkan sebesar Rp 850 milyar lebih.
“Jadi masih ada gab sekitar 75-60 milyar yang tak terserap atau hanya terealisasi 92 persen dari target di 2017,” ujarnya.
Dikatakan, dari capaian 92 persen itu, kontribusi pemerintah daerah hanya 10 persen. Sisanya 80 persen adalah berkat peran bank yang keliling menawarkan langsung ke calon debitur.
Karena itu, dia meminta pemda untuk meningkatkan peran serta agar penyaluran KUR tahun ini bisa jauh meningkat. Paling tidak, kata dia, adalah 50:50.
Adapun wilayah yang paling tinggi penyaluran KUR adalah Kota Bengkulu sebesar Rp 170 milyar dengan 5.888 debitur. Disusul Bengkulu Utara Rp 168 milyar lebih dengan 5.220 debitur.
Sementara di tahun 2018, lanjut dia, akad KUR yang sudah ditanda-tangani sebesar Rp 108 milyar sebanyak 2.332 debitur.
“Masih didominasi oleh Kabupaten Bengkulu Utara Rp 28 milyar dengan 462 debitur dan Kota Bengkulu Rp 27 milyar dengan 615 debitur,” kata Rinaldi.
Atas pencapaian itu, Pemkot Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara pun menerima penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Rinaldi kepada wartawan menjelaskan, penghargaan yang diberikan merupakan wujud apresiasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas pelaksanaan implementasi sistem informasi kredit program untuk usaha rakyat.
“Selama ini, KUR dari tahun ke tahun ini seolah-olah hanya domainnya bank. Padahal seharusnya Pemda-lah yang punya kepentingan dalam mendorong masyarakatnya. Kalau mereka tak peduli, siapa lagi yang memperhatikan masyarakat kecil di daerahnya, umpama UMKM,” katanya.
Lebong Paling Rendah
Sementara itu, dibanding daerah lainnya, Kabupaten Lebong menjadi daerah dengan tingkat penyaluran KUR paling rendah, yakni hanya Rp 26 milyar untuk sebanyak 1.293 debitur.
Terkait hal itu, Rinardi menduga hal itu terjadi lantaran belum banyak UKM yang mengetahui ada program KUR dengan bunga 7 persen. Termasuk peran bank di Lebong yang belum optimal.
Rinardi menjelaskan, hal itu bisa jadi sebagai akibat dari berbagai perubahan atau metamorfosis dari banyak skema yang telah dilakukan sejak Orde Baru. Misalnya kredit usaha tani.
“Mungkin masyarakat masih beranggapan KUR yang sekarang sama dengan KUR-KUR sebelumnya dimana masih dianggap bahwa dana KUR itu milik pemerintah sehingga kalau tak dikembalikan tidak apa-apa. Padahal itu uang bank,” kata Rinardi.
Rinardi menambahkan, hal itu juga disebabkan dinas terkait yang belum memahami sehingga ragu atau bimbang dalam melakukan kegiatan.
“Tapi kami sudah melakukan sosialisasi, kami melakukan pendampingan dan pembelajaran kepada mereka agar nanti bisa memberitahukan kepada masyarakat mereka,” katanya.
Editor: Jean Freire
Sumber: rri.co.id
