Pemutakhiran Data PMKS Lebong 'Macet' 2 Tahun

Jimmy Tri Susilo

LEBONG, sahabatrakyat.com Tugas pendataan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 di Kabupaten Lebong belum berjalan secara berkelanjutan. Bahkan sudah macet dua tahun terakhir.
Terbukti, data PMKS terakhir yang ada di Bidang Sosial Dinas PMD dan Sosial Kabupaten Lebong adalah per 2017. Data yang tak termutakhirkan ini tentu bisa menjadi faktor ketidak-tepatan program atau bantuan yang harus direalisasikan.
Kepala Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, Jimmy Tri Susilo, mengakui, pemutakhiran data 26 PMKS di Lebong tidak dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya.
Untuk didata tahun 2017 yang ada saja, lanjutnya, yang terdata hanya anak balita terlantar 30 orang, anak terlantar 104 orang, anak dengan disabilitas 265 orang, lanjut usia terlantar 1.247 orang, penyandang disabilitas 411 otang, pemulung 15 orang, bekas warga binaan pemasyarakatan 140 orang, anak yang menjadi tindak kekeran 2 orang, korban bencana alam 242 orang, korban bencana sosial 56 orang, perempuan rawan sosial ekonomi 448 orang, fakir miskin 2,201 orang, penderita kejiwaan 144 orang.
“Seharusnya update setiap tahun, kan. Ada yang tidak ada dan itu tidak ada penganggaran secara berkelanjutan dan berkala,” jelas Jimmy kepada sahabatrakyat.com, belum lama ini di Tubei (22/6/2019).
Untuk menyelesaikan permasalahan sosial di Kabupaten Lebong, sampainya, setiap elemen pemerintah daerah beserta masyarakat harus bersatu menekan angka dari 26 PMKS yang ada.
“Sebenarnya secara struktural dari turunan visi misi semuanya ada, karena urusan sosial ini urusan dasar dan perlu kolaborasi,” tandasnya.
Diketahui 26 PMKS berdasarkan Permensos Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah:
Anak balita telantar; Anak terlantar; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan Kedisabilitasan (ADK); Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.
Lalu ada anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu: Lanjut usia telantar; Anak terlantar; Anak berhadapan dengan hukum; Anak jalanan; Anak dengan disabilitas; Anak yang menjadi tindak kekerasan atau diperlakukan salah; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas;
Lalu, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana sosial, Perempuan rawan sosial ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah sosial psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.


Laporan: Aka Budiman