PPK Lebong Utara Keberatan Ditetapkan Tersangka, Ini Alasannya

PPK Lebong Utara saat menjalankan tugasnya beberapa waktu lalu/Foto: Istimewa

LEBONG, sahabatrakyat.com- Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lebong Utara, MF menyatakan keberatan atas status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polres Lebong terhadap dirinya dan empat rekannya yang lain terkait kasus hilangnya dokumen DA1 Pemilu 2019 Kecamatan Lebong Utara.
Menurut MF, PPK Lebong Utara telah melakukan tugasnya sesuai dengan tahapan dan prosedur serta disertai dengan berita acara.
Dijelaskannya, tahap demi tahap tugas PPK sudah dijalankan tanpa melanggar aturan dengan kelengkapan administrasinya, bahkan surat serah terima kotak suara yang sudah berisi form DA-1 dari pihak PPK ke KPU Lebong di tempat kejadian telah resmi ditandatangani langsung.
“Kami merasa telah melakukan sesuai prosedur. Kalau sudah serah terima kan bukan lagi tanggung jawab PPK,” ujarnya kepada sahabatrakyat.com, Minggu petang (30/6/2019).
Karena itu, sampai MF, PPK Lebong Utara akan melakukan upaya pembelaan atas penetapan tersangka oleh Gakumdu berdasarkan fakta dan data.
Terpisah, aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi Bengkulu, Melyan Sori mengatakan, mengenai dokumen DA-1 yang hilang yang menjadi dasar adalah berita acara penyerahan dari PPK ke KPU Lebong. Dengan adanya berita acara penyerahan maka itu bukan lagi tanggung jawab PPK.
Maka dengan ditetapkannya PPK Lebong Utara menjadi tersangka, lanjut Melyan, PPK harus membongkar semua kejanggalan melalui upaya hukum.
“Kalau sudah diterima otomatis tanggung jawab KPU Lebong. Tapi karena posisinya sudah tersangka maka harus dilakukan upaya hukum,” tandasnya via telepon, Minggu malam (30/6/2019).
Seperti sudah diketahui, lima anggota PPK Lebong Utara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hilangnya dokumen DA-1 Pemilu 2019 di Kabupaten Lebong oleh Tim Gakkumdu. Mereka adalah MF (Ketua), CS (Anggota), RE (Anggota), RK (Anggota) dan RY (Anggota).


Laporan: Aka Budiman