Protes Perbup Siltap, Forum BPD BU Ancam Demo Besar-Besaran

Forum BPD Kabupaten Bengkulu Utara saat audiensi besama pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara/firman-sahabatrakyat.com

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Sekitar 30 orang mewakili Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Rabu (5/4/2017) sekira pukul 10.00 WIB menyambangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara.
Mereka datang lantaran mempersoalkan penuruan penghasilan BPD yang diatur dalam Perbup tentang besaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan jabatan dan kesahatan kades dan perangkat desa, tunjangan anggota BPD, oprasional pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga tahun anggaran 2017.
Audiensi tersebut berlangsung di aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BU, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas DPMD BU Ir. Budi Sampurno, didampingi Sekretaris DPMD BU Drs. Ahmad Bastari, MM, Kabid Pemerintahan Desa Sugeng Prayitno, S.Pd dan Asisten I Edi Subroto.
Budi Sampurno saat dikonfirmasi sahabatrakyat.com (05/04/2017) di ruang kerjanya usai audiensi, mengatakan, pihaknya akan mencari solusi terkait aspirasi yang disampaikan forum BPD.

“Intinya kita cari beberapa solusi yang terkait dengan penurunan tunjangan BPD, jumlah penurunannya yang cukup lumayan besar kita alokasikan di biaya operasional, operasional itulah yang menjadi solusi BPD itu penurunannya tidak terlalu tajam,” ujar Budi.
“Memang kita menghormati dari BPD tugasnya itu berat sebenarnya. Kita akan mencarikan solusi-solusi yang terkait dengan tunjangan BPD “penyesuaian sebenarnya” secara umum kita cari solusinya intinya penyampaian aspirasinya kita tampung dan kita kaji lagi,” lanjut Budi.

Budi mengatakan, Perbup yang mengatur siltap bukan hanya disusun DPMD. Perbup itu juga dibahas bersama Bappeda, Inspektorat, Bagian Hukum Pemda, dan Bagian Pemerintahan Desa Pemda, serta dinas-dinas lain.
“Kita belum tahu kesimpulannya dikaji ulang atau direvisi atau tidak keputusannya itu dalam tim, yang pasti aspirasi mereka sudah kami catat, sudah kami tampung dan itu tidak bisa saya putuskan sendiri karena penyusunannya dahulu melalui tim jadi akan kami komunikasikan kepada tim,” tutup Budi.
Terpisah, Ketua Forum BPD Kabupaten Bengkulu Utara, Azwari, kepada sahabatrakyat.com, mengatakan, “Sesuai dengan hasil keputusan audiensi dengan pihak DPMD, yang jelas kami dari forum BPD tidak menerima itu dan akan kami lanjutkan ke DPRD Bengkulu Utara,” kata dia.
“Kami tetap akan menyampaikan aspirasi kami. Saat ini patokan siltap tunjangan itu ke sekdes, kalau dahulu ke kades. Kemudian masalah Perbub, kami baru mengetahui akhir-akhir ini tanpa pemberitahuan atau melibatkan forum BPD,” kata dia.
Menurut Azwari, di tahun sebelumnya mereka dilibatkan. Namun kali ini tidak. “Tahu-tahu hasilnya saja yang kita terima. Yang jelas hasil itu sangat merugikan kami karena dari hasil tersebut tunjangan kami itu berkurang 48 persen sedangkan untuk kades beserta perangkatnya hanya 8 persen,” katanya.

“Kami berharap meminta kepada pemerintah daerah khusuanya Bupati untuk merevisi perda yang berkaitan dengan siltap, kemudian kembalikan seperti posisi semula itu patokannya 70% dari honor kades, jadi permasalahan operasional yang dibesarkan itu mengajarkan kita semua untuk korupsi,” tegasnya.

Menurut Azwari, dalam waktu dekat ini forum BPD akan mengagendakan hearing dengan DPRD BU. “Bila dari DPRD tidak ada tindak lanjutnya, pihaknya kemungkinan akan menggelar unjuk rasa besar-besaran bersama forum kades,” ancamnya.
Untuk diketahui, aksi mendatangi kantor DPMD itu merupakan salah satu hasil musyawarah Forum BPD Kabupaten BU yang berlangsung pada 1 April 2017 di Desa Lubuk Sahung. Acara itu dihadiri 300 orang yang mewakili semua BPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.