Pusat Tunda DAU Lebong Rp 19 Milyar, Mustarani: Kita Potong Ulang…

LEBONG, sahabatrakyat.com Kabupaten Lebong menjadi salah satu dari sekian daerah di Indonesia yang dana alokasi umum atau DAU-nya ditunda bulan ini. Jumlahnya mencapai 65 persen dari alokasi per bulan yang biasa diterima atau Rp 19 milyar lebih.

Kepastian penundaan kucuran DAU itu sendiri sebenarnya sudah diketahui awal bulan ini. Pemerintah pusat sudah mengabarkannya lewat siaran pers Menteri Keuangan RI tanggal 2 Mei 2020.

Apa alasan penundaan itu?

Menteri Keuangan menjelaskan, daerah yang ditunda tersebut belum melakukan realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD 2020 untuk penanganan pandemi serta dampak Covid-19.

Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020)

Penundaan DAU dikenakan kepada Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD dan Pemda yang belum menyesuaikan tiga kriteria dalam SKB dan PMK No. 35/2020.

Di antaranya, rasionalisasi belanja barang atau jasa dan belanja modal masing-masing minimal 50 persen serta rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah.

Kriteria kedua, penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan atau penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan atau memulihkan perekonomian di daerah.

Terakhir upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja dengan memperhatikan tiga aspek yakni kemampuan keuangan dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal minimal 35 persen.

Kemudian penurunan pendapatan asli daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, serta perkembangan tingkat pandemi covid-19 di masing-masing daerah.

Pemerintah pun berharap Pemda dapat segera menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD, sedangkan bagi Pemda yang Laporan Penyesuaian APBD belum sesuai ketentuan dan kriteria evaluasi dapat segera merevisi dan menyampaikan kepada Kemenkeu serta Kemendagri.

Apabila Pemda tidak segera merevisi dan menyampaikan kembali laporan dimaksud, maka DAU-nya tetap akan ditunda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemda diminta melakukan penyesuaian APBD 2020 sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 untuk penanganan dampak Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Mustarani Abidin SH MSi yang dikonfirmasi sahabatrakyat.com tak membantah informasi DAU Lebong yang ditunda itu.

“Dampaknya, hanya bisa bayar gaji dan rutin saja,” kata Mustarani singkat yang diminta penjelasan soal dampak penundaan DAU itu.

Mustarani menambahkan, sejak sepekan yang lalu sebenarnya Pemkab Lebong sudah mulai menyusun kembali dokumen yang disyaratkan agar DAU bisa dikucurkan. “Sesuai persyaratan yang diinginkan Menkeu, kita lakukan pemotongan ulang. Upaya ini sudah dilakukan mulai Rabu yang lalu,” ujar Mustarani.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun sahabatrakyat.com, selain gaji dan dana rutin, SPD dan SP2D yang bisa diterbitkan juga hanya untuk tunjangan ASN, paket pekerjaan tunda bayar tahun 2019, dan tambahan penghasilan pegawai.

Sedangkan GU, TU, dan LS-Pihak Ketiga dan belanja hibah bansos akan diterbitkan kembali setelah penundaan DAU disalurkan kembali ke rekening kas umum daerah.


Pewarta: Aka Budiman