Rejang Lebong Berencana Uji Materiil UU ASN ke Mahkamah Konstitusi, Ini Pemicunya

Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari
REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja ASN. Namun di sisi lain ia juga menghantui para ASN dengan perasaan takut salah.
Saking takutnya, ada banyak ASN yang tidak mau menjabat sebagai PPTK atau KPA bahkan bendahara dalam suatu kegiatan lantaran takut terjerat ke ranah hukum dengan taruhan dicabutnya status mereka sebagai ASN jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai putusan pengadilan.
Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, di Kabupaten Rejang Lebong sudah ada 5 ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat dari statusnya sebagai PNS lantaran terlibat kasus korupsi pengadaan alat peraga Dinas Dikbud tahun anggaran 2010 berdasar putusan pengadilan.
Bahkan saat ini ada 3 PNS lainnya yang juga sudah divonis dan tinggal menunggu SK pemberhentian lantaran terkait kasus korupsi revitalisasi Pasar Atas Curup tahun anggaran 2013.
Tak hanya itu 2 orang PNS lainnya saat ini sedang dalam proses hukum dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Sekretariat DPRD Rejang Lebong yang sedang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong.
Atas kasus-kasus tersebut, Pemkab Rejang Lebong berencana melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), khusus pasal 87 Ayat (4) point b yang dapat memberhentikan PNS lantaran terbukti melakukan pidana meski hanya dihukum 1 hari.
Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Rejang Lebong H. Iqbal Bastari, Senin (13/11/2017), usai pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan. “Kami akan berusaha untuk menyusun Tim Koordinasi dengan Bagian Hukum dan sebagainya, nanti minta petunjuk Bupati, nanti kami akan berusaha mencoba untuk ajukan uji materi ke MK khusus pasal yang 1 hari kena itu,” ujar Wabup.
Meski langkah tersebut akan dilakukan oleh pihaknya, ditegaskan oleh Wabup, upaya mengajukan uji materi ke MK bukan untuk melegalkan perbuatan melawan hukum atau melindungi PNS di daerah tersebut melakukan tindak pidana, khususnya korupsi. Namun didorong oleh rasa keprihatinan atas undang-undang tersebut.
“Kita bukan melindungi orang atau memperbolehkan seseorang melakukan tindak pidana, namun kami prihatin dengan aturan itu, aturan yang mengharuskan ASN diberhentikan dengan tidak hormat meski dihukum 1 hari penjara,” terang Wabup.
Wabup mengatakan, berdasar kajian, dampak dari Undang-Undang ASN khususnya pasal yang mengharuskan ASN diberhentikan secara tidak hormat tanpa harus melihat sejauh mana perannya dalam terjadinya tidak pidana itu dirasa sangat merugikan. Apalagi mengharuskan ASN diberhentikan setelah divonis pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap meski hanya 1 hari penjara.
“Harusnya dilihat ada unsur kesengajaannya atau tidak. Kadang kala orang atau ASN ini tidak memiliki niat untuk ke arah sana namun karena kesalahan administrasi. Menurut KPK itu ada namanya corruption by nite dan corruption by greddy. Katakanlah ada korupsi yang terjadi karena kesalahan, tapi ada korupsi karena ketamakan.”
“Yang akan kita bawa untuk uji materi itu yang masalah itu, bukan kami melindungi yang salah, ini karena kesalahan administrasi saja bisa kena, ini yang menurut kami harus disikapi bahkan jika perlu Presiden Jokowi melakukan kajian lagi terkait pasal tersebut,” jelas Wabup.
________________
Penulis: A GARENG
Editor: JEAN FREIRE