Ibnu Majah

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Walaupun sudah dilarang keras dan selalu diperingatkan, masih saja ada sekolah yang melakukan pungutan kepada wali murid dengan dalih pihak komite sekolah sudah musyawarah bersama para wali murid.
Seperti yang ditengarai terjadi di SD Negeri 217 Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara. Data terhimpun sahabatrakyat.com, semua wali murid diminta menyerahkan uang pembangunan sebesar Rp 70 ribu/wali murid.
Selain itu diduga sekolah juga ikut mengarahkan wali murid membeli LKS sehingga mau tak mau siswa harus beli LKS lantaran guru menggunakan LKS tersebut sebagai bahan tugas sekolah.
Ibnu Majah, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Anak dan Pendidikan (P2AK) Kabupaten Bengkulu Utara kepada sahabatrakyat.com, baru-baru ini (22/4/2017) saat dibincangi di rumah aspirasi rakyat mengatakan, yang dilakukan pihak sekolah itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

“Kita meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menindak lanjuti dan mengambil sikap tegas terkait hal tersebut, jangan menunggu lama karena bila dibiarkan akan memungkikan sekolah-sekolah lainnya melakukan pungutan yang sama,” kata Ibnu. “Segera mungkin pungutan tersebut dihentikan. Bila tetap dilakukan kita akan melaporkan hal ini ke pihak kejaksaan,” ucap Ibnu.

Ibnu mengaku sudah mengkonfirmasi perihal pungutan itu kepada pihak sekolah. “Ketika kita tanyakan ke pihak sekolah, pungutan tersebut diakui oleh Suwandi, kepala SD Negeri 217 Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Mulai per Januari wali murid diambil pungutan uang pembangunan sebesar Rp 70 ribu,” ujar Ibnu.
Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah SD Negeri 217 belum dapat dikonfirmasi oleh sahabatrakyat.com. Nomor handphone yang bersangkutan saat dihubungi tidak tersambung.
===========
Penulis: MS Firman
Editor: Jean Freire