Soal Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD, Rodi: KPU BU Proses Sesuai Tahapan

Dr. Rodi, ketua KPU Bengkulu Utara

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara sudah mengambil sikap dan keputusan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Yanto, anggota DPRD Bengkulu Utara dari Partai Golkar.
Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara Dr. Rodi yang dikonfirmasi sahabatrakyat.com, Kamis (8/6/2017) di Arga Makmur, mengatakan, pihaknya memutuskan menyerahkan penyelesaian persoalan itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
“Kalau itu pidana, ya ke kepolisian,” kata Rodi yang ditemui di ruang kerjanya.
Mengapa penulisan nama Yanto atau Janto tidak konsisten antara di ijazah dengan nama di dalam daftar calon tetap (DCT)? Apakah dibenarkan adanya perbedaan nama tersebut?
“Mengenai DCT terkait atas nama Yanto, waktu pendaftaran itu kan di bulan Juni 2013. Artinya proses awal itu oleh komisioner KPU sebelumnya. Kita tidak mengikuti proses awal,” kata Rodi.
Rodi menjelaskan, KPU Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sesuai tahapan yang sudah ditetapkan (dalam PKPU). Termasuk dalam tahapan itu adalah verifikasi dan meminta tanggapan masyarakat/publik terkait daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
“Kita proses dengan diumumkan kepada masyarakat, kita minta tanggapan masyarakat terhadap para calon DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dari hasil kita umumkan tidak ada tanggapan masyarakat, jadi laporan masyarakat itu masuk setelah Pileg selesai,” jelas Rodi.
Karena itu, lanjut Rodi, meski ada pergantian komisioner KPU, tahapan pemilu terus berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
“Kenapa kami tetapkan calon ini menjadi DCT karena berkas-berkas ini sudah terkumpul semua dari komisioner sebelumnya dan untuk memvalidkan data tersebut sesuai dengan tahapan kita umumkan juga kepada masyarakat kalau ada yang keliru, mungkin ada ijazah yang palsu dan yang lain-lain, kita meminta tanggapan masyarakat ternyata tidak ada,” paparnya.
“Waktu rapat pleno kita bubuhkan tanda tangan bahwa dugaan misalnya ini terbukti ijazah palsu kita serahkan sepenuhnya ke pihak yang berwajib. Usai pemeriksaan di Panwas kami mengambil sikap dan kita tembuskan surat itu kepada pihak pengadu. Artinya kami tidak mampu untuk di tahapan ini karena tidak ada tahapan lagi, kami serahkan semuanya ke pihak yang berwajib untuk mengusut itu,” tambah Rodi.
Rodi menandaskan, KPU Kabupaten BU tetap dengan tahapan. “Artinya untuk menentukan pemimpin ke depan lebih baik, bukan sepenuhnya tanggung jawab KPU. Kami juga meminta bantuan dari masyarakat, dukungan dari partai politik, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk kita sama-sama selektif terkait dengan calon-calon yang akan datang,” tutup Rodi. (MS Firman)