Sudah 6 Bulan Menikah Lagi Tanpa Izin Atasan, PNS Pemkab BU Belum Diapa-apakan

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Pemkab Bengkulu Utara belum menjatuhkan sanksi apa-apa kepada MT, PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan Hulu Palik, akibat pelanggaran disiplin yang dia lakukan. Yakni menikah lagi tanpa izin atasan. Padahah kasus pelanggaran disiplin ini sudah terjadi enam bulan yang lalu.
(BACA: Mesra dengan Tetangga yang Janda, PNS di Bengkulu Utara Didenda Rp 2 Juta)
Bahkan lantaran belum turunnya anggaran, proses penegakan disiplin terhadap kasus yang membelit Mt terkesan tak berjalan. Kepala Subbid Pembinaan Pegawa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Bengkulu Utara, Yosfa Iswan, SH saat dibincangi sahabatrakyat.com, mengatakan, anggaran belum cair sejak Januari.
“Dri bulan Januari sampai saat ini belum cair dananya. Bagaimana mau bergerak? Jangankan buat transport kendaraan, buat saya pribadi saja nanggung. Itu kendalanya,” kata dia.
Hanya saja, kata Yosfa, proses penegakan disiplin terhadap Mt tinggal selangkah lagi. Pihaknya cukup turun sekali lagi maka keputusan atas pelanggaran disiplin yang lakukan Mt bisa ditetapkan.
“Dalam hal itu boleh dikatakan tidak ada masalah lagi, tinggal kami turun satu kali lagi selesai, yang jadi kendala saat ini dananya tidak ada. Anggaran untuk turun ke bawah tidak ada. Kita sekarang masih menunggu anggaran, bila anggaran sudah turun kita turun juga,” cetus Yosfa.
“Setelah kita turun nanti, kita akan membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP). Setelah itu kita bawa ke rapat MPP, dalam rapat tersebutlah sanksi itu diputuskan,” jelas Yosfa.
Ia menguraikan, MPP terdiri dari Sekda, Asisten, Kabag Hukum, Kepala Inspektorat, dan dari BKPSDM. “Dari hasil keputusan rapat, beliau ini dijatuhi hukuman seperti apa. Dalam rapat ada pak Sekda, seandainya beliau ini dijatuhi penurunan pangkat, selesai rapat kami buat SK-nya dan kami naikan ke Bupati. Setelah ditanda tangani Bupati itu baru resmi beliau itu dijatuhi hukuman, apa dipindahkan, apa ditunda pangkatnya,” tutup Yosfa. (MS Firman)