Ternyata Ini Alasan Pemkab BU Gelar Seleksi Ulang Tenaga Kerja Kontrak

Tes wawancara TKK di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara/foto firman-sahabatrakyat.com
Tes wawancara TKK di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara/foto firman-sahabatrakyat.com

BENGKULU UTARA, sahabatarakyat.com– Setelah menguji 119 tenaga kerja kontrak di lingkungan Setda Pemkab Bengkulu Utara, panitia telah memanggil dan mewawancarai 20 orang di antaranya. Mereka adalah peserta tes tertulis dengan nilai tertinggi di antara peserta yang lain.

Pantauan sahabatrakyat.com, penguji seleksi wawancara sebanyak 4 orang yakni Milono, S.Sos, S.KM, MM, sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Akhmadi Eko Purnomo, SE, sekretaris Dinas Penanaman Modal; Sutardi, SH kasubag Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan; Mandiman, S.Sos, kabag Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah. Peserta dipanggil satu per satu masuk dalam ruangan untuk diwawancara.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah BU Waluyo, S.Pd saat dikonfirmasi sahabatrakyat.com di ruangan wawancara SD Model Arga Makmur, menjelaskan, seleksi pegawai kontrak, honorer Setdakab, digelar atas pertimbangan efisiensi jika merujuk kepada jumlah TKK yang terdaftar dengan beban kerja yang diemban sehari-hari.

“Makanya saya amati dari bulan Agustus sampai pelaksanaan kemarin seleksi kita simpulkan harus ada seleksi ulang,” jelas Waluyo. Seleksi ulang ini intinya untuk menyeleksi ulang TKK yang punya komitmen, TKK yang punya kemauan keras untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ini. “Ada sebagian hanya numpang nama saja, saya amati selama ini daftarnya ada, honornya diambil tapi kinerja dan orangnya saya jarang melihatnya,” beber Waluyo.

Waluyo menegaskan, meski yang diwawancarai adalah peserta dengan nilai tertinggi, namun itu belum menjadi jaminan lulus. Sebab, selain nilai dan hasil wawancara, keaktifan dan kehadiran serta kinerja TKK sehari-hari akan dipadukan. “Kalau semuanya bagus ya itu kita luluskan,” kata Waluyo.

TKK yang tidak lulus, lanjut Waluyo, itu artinya batasan pekerjaan mereka dan kontrak mereka sampai tanggal 28 Februari 2017. Sementara yang lulus, setelah dikomunikasikan dengan Sekda dan Bupati BU, mereka rencananya akan di SK kan per 1 Maret. Masa kerjanya sampai 31 Desember 2017.

Terpisah, Plt Sekda BU Dr. Hariyadi, S.Pd, MM, M.Si kepada sahabatrakyat.com mengatakan bahwa kebijakan yang diambil Pemkab BU juga merujuk ke pemerintah pusat. “Alur nasional juga sama, rasionalisasi keuangan maupun tenaga. Menyangkut tenaga menyangkut juga dengan keuangan, termasuk juga ada pengurangan dugaan titipan-titipan pejabat,” tutur Hariyadi.

Hariyadi menandaskan, pihaknya belum memutuskan berapa jumlah TKK yang akan diterima kembali setelah mengikuti tes tertulis dan wawancara tersebut. “Untuk jumlah yang diterima kembali secara komulatif belum kita tentukan,” kata dia. (MS FIRMAN)