BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Bengkulu Utara melalui Komisi III, Selasa (11/2/2020), mengundang rapat dengar pendapat Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPTD Workshop.
Undangan hearing itu menindak lanjuti hasil inspeksi mendadak Komisi III DPRD BU ke gedung Workshop sebelumnya. Saat itu ditemukan sejumlah pegawai, baik ASN maupun honorer, tidak ada di tempat.
Selain itu, Dewan juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait alat berat milik pemerintah daerah yang dikelola PUPR yang belum jelas sewa dan keberadaannya.
Hearing yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD BU, Hasdiansyah didampingi Anggota Komisi III, Emi Arfanita, Hotman Sihombing dan Dwi Tanto itu dihadiri langsung Kepala Dinas PUPR BU, Heru Susanto, ST dan Kepala Workshop, Hadi Suwoto.
Terkait pertanyaan Dewan yang belum dijawab saat sidak, Kepala UPTD Workshop Hadi Suwoto menjelaskan bahwa keberadaan alat berat workshop tidak hanya berfungsi untuk mengejar PAD, tetapi juga untuk penanganan bencana dan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, Hadi menyatakan optimis target PAD yang dibebankan bisa tercapai. “Bahkan kita akan upayakan lebih dari tahun tahun yang lalu,” ujarnya.
Hadi juga mengungkap kendala pengelolaan alat berat tersebut. Antara lain disebabkan oleh mobilisasi. Menurut dia, hingga kini Pemkab Bengkulu Utara belum memiliki mobil tronton untuk memobilisasi alat berat ke lokasi.
Ia mengaku usulan pengadaan tronton sudah kerap diajukan. Namun belum kunjung diakomodir karena keterbatasan anggaran daerah.
Usai mendengar paparan PUPR dan UPTD Workshop, Anggota Komisi III, Emi Arfanita meminta supaya UPTD Workshop memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Termasuk merealisasikan PAD yang melebihi dari target di tahun-tahun sebelumnya. (ADV)
