Dugaan Korupsi Jalan Pemukiman Kumuh, Andi Roslinsyah Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara


BENGKULU, sahabatrakyat.com- Sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan pemukiman kumuh yang mendudukkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Andi Roslinsyah, sebagai terdakwa, Kamis (11/1) kembali digelar di PN Tipikor Bengkulu.
Bersama Andi, dihadirkan pula terdakwa lainnya, yakni Rosmen, Arbani, Indra Safri, dan Ahmad Ansori untuk mendengarkan tuntutan JPU.
Dalam sidang itu, JPU menuntut Andi Roslinsyah dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Sementara terdakwa lainnya yakni Rosmen, Arbani, Indra Safri, dan Ahmad Ansori mendapatkan tuntutan yang berbeda beda.
Indra Safari  dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta subsider 4 bulan kurungan; Arbani dituntut pidana penjara selama 7 tahun penjara dengan denda 200 juta subsider 4 bulan kurungan dan diharuskan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 378 juta, apabila tidak diganti maka akan dipidana selama 1 tahun penjara.
Terdakwa Ahmad Ansori dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Sedangkan terdakwa Rosmen dituntut JPU dengan pidana penjara selama 7 tahun dengan denda 200 juta subsider 4 bulan kurungan dan juga harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 378 juta, jika tidak dikembalikan maka akan dipidana tambahan selama 1 tahun penjara.
Sementara untuk PT Vikri Abadi Grup yang memenangkan tander ini diberi pidana denda sebesar Rp 500 juta dan jika tidak dikembalikan maka harta benda milik PT Vikri akan disita oleh Negara.
Berdasarkan pembacaan berkas tuntutan di depan majelis hakim, JPU berkesimpulan jika para terdakwa memang secara sah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan hukum lainnya dan hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang dihadirkan selama persidangan dan barang bukti yang sudah disita selama ini.
“Sesuai dengan surat dakwaan kita dahulu para terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” terang JPU Dodi Boediharjo SH kemarin (11/1).
Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Andi Roslinsyah, Humizar Tambunan SH mengatakan, jika apa yang dituntut oleh JPU terhadap kliennya selama 7 tahun 6 bulan merupakan hal yang kejam dan diluar akal sehat.
Humizar beralasan, kliennya itu sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar dari total Rp 3,2 miliar.
“Klien kita sudah mengembalikan sebesar Rp 1,3 miliar ke pihak Kejaksaan, hal inilah yang membuat kita tidak habis pikir dan membuat saya shock,” ucapnya.
Humizar menjelaskan, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan serta di dalam proses persidangan, kliennya selalu kooperatif dan bersikap baik.
“Dadi sangat tidak bisa diterima jika tuntutan yang diberikan bisa selama itu. Jika kita melihat apa yang sudah kita lakukan, kita prediksi hanya sebatas 5 tahun penjara, ternyata ini jauh diatas 5 tahun penjara,” jelasnya.
Ditambahkannya, penerapan pasal 2 ayat 1 dalam tuntutan tersebut sangat tidak tepat karena kliennya sudah mengembalikan setengah kerugian negara.
Aturannya, kata Humizar, hanya pasal 3 yang dikenakan ke kliennya tersebut. “Ini akan kita tuangkan nantinya di dalam nota pembelaan atau pledoi kita, yang jelas kita tidak akan bisa terima dengan tuntutan ini, semoga nanti hakim berkata dan memvonis sesuai dengan apa yang kita harapkan,” tutupnya.
Kekecewaan dan hal tidak masuk akal juga bukan hanya dialami PH terdakwa Andi saja, bahkan PH empat terdakwa lainnya juga tidak menerima apa yang dituntutkan oleh JPU bahkan tuntutan tersebut terlalu dipaksakan dan terlalu berat.
Sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Dr Jonner Manik SH MH kembali ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (18/01/2018) dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa.


Editor: Jean Freire
Foto: istimewa