Dukung Revisi UU KPK, PMII Bengkulu Unjuk Rasa

BENGKULU, sahabatrakyat.com Gelombang unjuk rasa pro-kontra pengesahan UU KPK juga melanda Bengkulu. Massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkulu, Senin (23/9/2019) siang mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
Aksi demo itu sempat memanas. Pasalnya Anggota DPRD Provinsi Bengkulu tak kunjung menemui mahasiswa. Puncaknya, terjadi aksi saling dorong antara massa dengan polisi yang bertugas mengamankan jalannya aksi. Tak ada korban jiwa, kecuali jaket yang sobek.
Sembari mendesak wakil rakyat turun menemui mereka, para orator juga lantang menyuarakan apa yang menjadi latar belakang aksi. Mereka menyebut KPK sudah menjadi alat politik karena menetapkan tersangka secara pilah-pilih.
“Kami menduga KPK sebagai alat politik karena dalam menetapkan tersangka secara pilih pilih” kata Goang, orator aksi.
 

Beberapa Anggota DPRD Provinsi Bengkulu akhirnya datang menjumpai mahasiswa. Di antaranya: Usin Abdisah Putra Sembiring, Edwar, Zainal, Darmawansyah, Jonaidi, Irwan Iriyadi, Gunadi dan Faizal.
Koordinator Aksi PMII Bengkulu Muhammad Hafizon yang sempat diwawancarai ketika aksi mengatakan, “demo soal ada dugaan kelompok Taliban ditubuh KPK ini adalah instruksi langsung Pengurus Besar (PB) PMII dengan menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.”
“Di akhir masa kepemimpinan KPK yang lama dugaan adanya kelompok Taliban kian menguat, setelah ditetapkannya Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) sebagai tersangka atas indikasi korupsi dana hibah KONI,” jelas Hafizon.
Kata Hafizon, revisi UU KPK dan kritik soal KPK tentu membuat kelompok Taliban merasa kenyamanannya terganggu. Apalagi dengan adanya dewan pengawas atau pemerintah.
“Untuk itu kami meminta untuk diperiksa unsur pimpinan dan penyidik KPK sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK,” tukasnya.
Berikut pernyataan sikap PMII Cabang Bengkulu:
1. Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik dan bermain politik dalam pemberantasan korupsi;
2. Mendesak segera berhentikan pimpinan KPK periode 2014-2019 dan segera lantik pimpinan KPK periode 2019-2023;
3. Siap mengawal Revisi Undang-Undang KPK yang baru; dan
4. Sterilkan KPK dari oknum-oknum yang tidak mengatas-namakan keadilan.


Pewarta: Yopy Rivaldo