Eks PPK Lebong Utara Laporkan KPU dan Bawaslu Lebong ke DKPP, Selasa Sidang Perdana

PPK Lebong Utara bersama kuasa hukum saat gelar konferensi pers beberapa waktu lalu/ dokumen sahabatrakyat.com

LEBONG, sahabatrakyat.com– Perkara hilangnya DA1 Kecamatan Lebong Utara, salah satu dokumen hasil Pemilu 2019, saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 KPU Kabupaten Lebong memang sudah putus di Pengadilan Negeri Tubei. Namun seteru mantan PPK Lebong Utara dan KPU Lebong tampaknya masih berlanjut. Bahkan melebar ke Bawaslu Lebong.
Buktinya, setelah divonis lalai, mantan ketua PPK Lebong Utara Maya Fitria Sari membawa persoalan yang membelitnya itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Laporan Maya Fitria Sari alias Pipit itu bahkan sudah diterima dan siap disidangkan oleh DKPP pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019. Sidang perdana itu bakal digelar di Ruang Sidang KPU Provinsi Bengkulu mulai jam 14.00 WIB, yakni mendengarkan keterangan pengadu.
Menurut Pipit, setidaknya ada tujuh pokok persoalan yang dilaporkan dalam berkas pengaduan yang sudah dilayangkan sejak Juli lalu. Di antaranya dugaan pelanggaran teknis dalam pelaksanaan pleno.
“Pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten Lebong tanggal 30 April 2019, KPU Lebong telah melakukan pelanggaran dalam teknis pelaksanaan Pleno. Untuk seluruh Kotak Suara Kecamatan yang akan dilakukan Rekapitulasi di Kabupaten Lebong diperlihatkan terlebih dahulu dalam bentuk utuh sesuai dengan ketentuan yaitu: tersegel dan diikat dengan kabel teis baru dilakukan pembukaan dan dibacakan di depan saksi Parpol dan Bawaslu,” urai Pipit.
“Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB KPU Lebong telah membuka 7 Kotak suara dari PPK Lebong Utara dah terlihat sibuk seperti ada yang hilang. Pada saat itu salah satu saksi dari Partai Bulan Bintang atas nama Bambang Irawan mempertanyakan hal tersebut dan dijawab oleh Komisioner bahwa sedang mencari sampul yang berisi Dokumen
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara DA 1 PPWP, DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 17 April Tahun 2019 yang tidak berada di Kotak Suara,” lanjutnya.
“Pada saat itu PPK Lebong Utara juga tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak ada lagi dalam Kotak Suara dikarenakan sejak tanggal 27 April 2019, sekitar pukul 10.00 WIB seluruh kotak suara lengkap dengan seluruh dokumen termasuk sampul berisi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara DA-1 PPWP, DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 17 April Tahun 2019 sudah dimasukkan ke dalam kotak yang sudah diberi stiker sesuai kegunaanya dan diberi kabel teis dan segel pada setiap Kotak yang berisi dokumen dan dibawa ke gudang KPU,” katanya.
Menurut Pipit, pihaknya meragukan legalitas tersebut karena gudang KPU Kabupaten Lebong berada di luar komplek Kantor KPU, yaitu Gedung Juang yang digunakan untuk Gudang Logistik dan saat itu diterima oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Lebong atas nama Etro Jaya Sinaga sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani tanggal 26 April 2019.
Poin ketiga, Komisioner Lebong meminta pendapat Teradu Komisioner Bawaslu yang pada saat itu hadir di Ruang Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebong. Teradu Komisioner Bawaslu pada saat itu mempersilahkan Komisioner Lebong melanjutkan rekapitulasi dengan catatan bahwa kejadian tidak ditemukannya DA 1 untuk seluruh
tingkatan Pemilu 17 April 2019 Kecamatan Lebong Utara dicatat sebagai kejadian khusus yang akan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lebong.
“Pada saat itu saksi Partai Bulan Bintang keberatan dan meminta Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terhadap kejadian khusus tersebut sebelum melanjutkan rekapitulasi dan Bawaslu menyetujui dengan mengeluarkan Rekomendasi No. 150/K.BE 06/PM.00.02/V/2019 Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten Lebong berakhir pada tanggal 2 Mei 2019,” kata Pipit sebagai pokok keempat.
Kelima, bahwa kejadian tersebut ternyata meresahkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lebong. Menurut dia, kejadian tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
Keenam, lanjut Pipit, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebong mengajak PPK Lebong Utara merekayasa, memalsukan, membuat pernyataan yang tidak benar terkait kejadian khusus hilangnya DA-1 untuk semua tinggkatan Hasil Pemilihan Umum 17 April 2019 di Kecamatan Lebong Utara.
Dalam laporan Pipit, hal terşebut dibuktikan dengan:
a. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Ketua KPU Kabupaten Lebong atas nama Salahudin Alkidr, Devi Irawan dan Evan Lavandes selaku Anggota KPU Kabupaten Lebong meminta PPK Kecamatan Lebong Utara membuat Surat Pernyataan telah melakukan kelalaian terkait tidak ditemukannya dokumen DAI di dalam kotak;
b. Bahwa pada Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, PPK Kecamatan Lebong Utara telah memegang Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik;
c. Bahwa Salahudin Alkidr selaku Ketua KPU Kabupaten Lebong meminta Ketua PPK Kecamatan Lebong Utara untuk mengakui kelalaian dan jangan terlalu bersikap keras saat diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Lebong
d. Bahwa Devi Irawan selaku Anggota KPU Lebong menyetujui dilakukan rekayasa sampul dan salianan DA1 baru yang di injak-injak
e. Bahwa pada saat memindahkan Kotak Suara dari Gedung Juang ketanpa melibatkan PPK Kecamatan Lebong Utara yang KPU mengakibatkan tidak ditermukannya DA1 di dalam Kotak saat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
Point ketujuh, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Lebong tidak melaksanakan tugas dan fungsi sesual dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Kata Pipit, hal ini terlihat dari beberapa perilaku dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lebong yang janggal, yaitu:
a. Bawaslu Kabupaten Lebong mencatat Kejadian Khusus Hilangnya DA-1 untuk semua tingkatan Pemilihan Umum 17 April 2019 untuk Kecamatan Lebong Utara pada tanggal 30 April 2019, dan sampai tanggal 5 Mei 2019 tidak ada informasi untuk melanjutkan proses Kejadian Khusus tersebut, sehingga tanggal 6 Mei 2019 Parpol melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lebong secara resmi. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Lebong menghentikan laporan Parpol dengan beranggapan bahwa laporan tersebut tidak tepat sasaran;
b. Bawaslu Kabupaten Lebong tidak berintegritas dan turut serta merekayasa kejadian khusus tersebut dihilangkan oleh PPK Lebong Utara, sedangkan beberapa keterangan dan barang bukti jelas bahwa seluruh dokumen tersebut telah diserahkan oleh PPK Lebong Utara ke Gudang KPU Kabupaten Lebong dan seharusnya Bawaslu Kabupaten Lebong mengetahui dan mengawasi seluruh proses pelaksanaan Pleno di PPK melalui Panwaslu
menganggap Bawaslu Kabupaten Lebong tidak melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bersama laporannya ada sembilan alat bukti yang dilampirkan. Antara lain: penghitungan dan perolehan suara Pemilu 2019 untuk semua tingkatan Kecamatan Lebong Utara beserta seluruh dokumen sesuai dengan PKPU
beserta dokumentasi; Dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan Pleno PPK Lebong Utara.
Ketiga, rekaman video dan audio komunilkasi KPU Kabupaten Lebong dengan
PPK Kecamatan Lebong Utara; Keempat, screeshot Whatsapp Komisioner KPU Kabupaten Lebong kepada salah
satu Ketua PPK ; Kelima, video Pleno tingkat KPU Kabupaten Lebong,
Keenam, surat status laporan nomor 06/PM.06.02/V/2019 dengan status laporan dihentikannya proses
penanganan. Tujuh, berita acara klarifikasi no. 99 PL.01.7-BA/1707/KPU-Kab/V/2019 bahwa Dokumen PPK Lebong Utara sudah dimasukkan dalam kotak. Delapan, Rekomendasi Bawaslu No. 50/K.BE06/PM.00.02/IV/2019 tentang kejadian khusus pada pleno KPUD Lebong. Dan kesembilan, rekaman video dan audio komunikasi Komisioner KPUD Lebong dengan PPK Lebong Utara.
Apa Tanggapan KPU dan Bawaslu Lebong?
Hingga berita ini dibuat, baik KPU maupun Bawaslu Lebong  yang diminta tanggapan terkait laporan Pipit itu tidak memberikan klarifikasi. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang disampaikan ke nomor pribadi ketua dan anggota KPU Lebong, serta ketua Bawaslu Lebong hasilnya sama. Tak ada respon!


 
Laporan: Aka Budiman