Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa, Kemana Bermuara?

BENGKULU, sahabatrakyat.com Gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai wilayah di Tanah Air terus menggelinding dalam kurun waktu tiga hari ini. Mahasiswa turun ke jalan dengan agenda pro dan kontra kepada pemerintah dan DPR terkait sejumlah RUU. Yang menonjol antara lain tentang KPK dan KUHP.
Dalam aksi unjuk rasa yang menentang pengesahan UU KPK dan RUU KUHP, misalnya, mulai santer suara yang menjurus ke soal delegitimasi bahkan penggulingan. Utamanya ke Joko Widodo sebagai Presiden RI. Namun ada juga analisa yang menilai gerakan mahasiswa kali ini tidak berujung kepada gerakan politik sejauh itu.
Gelagat politik penggulingan, misalnya, dipotret mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Indonesia pasca reformasi era 2000-an, Andriadi Achmad. Dalam rilisnya kepada sahabatrakyat.com, Selasa (24/9/2019), Andrian menyebut UU KPK dan RUU KUHP hanya pemantik.
“RUU KPK dan RUU KUHP hanya pemantik saja, gerakan mahasiswa ini merupakan sebuah gerakan yang sudah terakumulasi dari berbagai kebijakan merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat selama ini dipertontonkan secara telanjang oleh para penguasa. Oleh karena itu, momentum saat inilah kekuatan gerakan mahasiswa Indonesia memainkan peran dari kampus ke jalanan,” katanya.
Andriadi melihat upaya menduduki gedung parlemen merupakan siasat dan strategi gerakan mahasiswa dalam mewujudkan keberhasilan tuntutannya. Alasannya, pemakzulan penguasa hanya bisa dilakukan dan disetujui 2/3 anggota parlemen, kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikaji dan disetujui.

Kata Andriadi, hal serupa pernah dilakukan gerakan mahasiswa 1998, dengan menduduki parlemen dan memaksa parlemen untuk berpihak terhadap pergerakan mahasiswa dan rakyat serta memaksa parlemen untuk memakzulkan penguasa.

“Kita ketahui, parlemen tahun 1998 dikuasai partai penguasa “Golkar”, atas desakan mahasiswa akhirnya parlemen menyerukan agar penguasa Orde Baru mundur dari kursi kekuasaan. Begitu juga sampai saat ini, lebih dari separoh (60%) anggota parlemen adalah partai koalisi pendukung pemerintah,” ungkap alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI itu.

Andriadi Achmad

Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Center) ini juga sependapat dengan tesis filsuf Hannah Arendt “The Human Condition” (1956) yang menjelaskan bahwa instrumentalisasi dan degradasi politik tidak akan pernah berhasil membungkam pergerakan atau menghancurkan realitas masalah-masalah kemanusian.
Oleh karena itu, gerakan mahasiswa sudah semakin membesar di seluruh pelosok negeri ini akan sulit untuk dihentikan sampai tuntutan gerakan mahasiswa berhasil yaitu menumbangkan rezim berkuasa.
“Saya memperhatikan beberapa hari ini gerakan mahasiswa semakin membesar dan terus membesar hampir seluruh daerah di Indonesia. Akan sulit untuk dipadamkan sampai tuntutan gerakan mahasiswa ini berhasil yaitu menjatuhkan rezim sedang berkuasa,” tutup Andriadi Achmad.
 
Mulai Melek Hukum
Sementara yang melihat gerakan mahasiswa kali ini tidak menjurus langsung untuk menggulingkan Joko Widodo sebagai presiden dianalisa mantan aktivis lainnya, Hendra Budiman. Atas izinnya, berikut ulasan Hendra Budiman yang dia publis di beranda FB-nya, Rabu (25/9/2019).
Cukup menarik aksi mahasiswa (dan beberapa elemen masyarakat lain) dalam dua hari belakangan ini. Ketertarikan saya pada tema yang digaungkan: tentang Hukum.
Sepengetahuan saya, sangat jarang aksi mahasiswa mengusung tema hukum seperti sekarang ini. Bicara pasal-pasal. Pecakapan yang biasa terbatas di lingkungan para penegak hukum dan akademisi kampus. Ini suatu kemajuan dan menggembirakan.
Hukum yang dimaksud disini, ketika para demonstran bicara tentang pasal-pasal dalam kitab hukum (substance). Seringkali kalangan awam diluar “bidang hukum”, melontarkan protes pada tingkat penegakan dan perangkat (structure). Nah, kali ini para demonstran mulai masuk di arena substance. Ya, bicara pasal-pasal itu. Menurut saya, ini hal positif dan kemajuan.
Tentu “hanya” sebatas itu saja. Itupun sudah cukup baik. Jangan ditanya lebih jauh. Misalnya ada pertanyaan, “apakah para mahasiswa itu membaca RUU KUHP?”. Saya berkeyakinan jelas tidak. Jangankan mahasiswa itu, dosen hukum pidananya, saya juga tidak yakin membaca utuh RUU KUHP. Dan jangan-jangan yang bertanya juga tidak membaca. “Hanya” sebatas membaca pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Itupun didapat dari media sosial dan media massa.
Hendra Budiman

Bagaimana mungkin memahami sekitar 628 pasal (versi RUU KUHP tahun 2019) yang berkembang dari versi tahun 2017 (786 pasal) dan versi tahun 2018 (735 pasal) yang mengotak atik 569 pasal dari KUHP lama. Membaca Daftar Isian Masalah (DIM) dan Naskah akademik per tematik. Tidak akan sejauh itu.
Bila lebih dalam lagi, bahasa yang dipergunakan dalam Pasal-pasal adalah bahasa hukum, bukan bahasa Indonesia (berdasarkan Kamus). Bahkan masih banyak yang berakar dari bahasa belanda (yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masih kurang pas dalam konteks epistemologinya). Tiap kata, frasa dan kalimat punya tafsir yang berbeda-beda. Biarlah itu menjadi ruang perdebatan para ahli hukum saja. Dan para mahasiswa, cukup protes saja.
Apakah protes itu isinya benar atau salah, tidak perlu diperdebatkan. Bagi saya, ekpresi itu sebagai suatu pendapat, terserah materinya benar atau salah. Ilmiah atau tidak. Bukan urusan. Menyatakan pendapat dalam bentuk demonstrasi harus dihargai.
Saya memang tidak setuju beberapa Pasal dalam RUU KUHP (sekitar 23 Pasal). Tapi pendapat saya yang berbeda itu tidak langsung bisa disimpulkan bahwa RUU KUHP itu buruk. Secara kuatitatif, 23 Pasal tidak bisa menafikan sekitar 600 Pasal lainnya.

Tapi bisa saja pendapat saya salah, karena tafsir hukum dibuka seluasnya. Misalnya tentang “Pasal Ayam”, bisa saja konsep keadilan restoratif dipahami agak beda. Dan tentang trend teori pemidanaan di belahan dunia lain. Pasal per pasal tidak sesederhana yang dibaca awam. Tidak bisa dikonklusikan bahwa RUU KUHP itu buruk atau malah masuk ke ranah politik: turunkan Jokowi (Jaka Sembung Bawa Golok).

Bahwa para mahasiswa sudah masuk ke tema hukum secara substance itu sudah bagus bagi perkembangan budaya hukum. Ini tema yang susah. Ketimbang isu politik, ekonomi atau lingkungan. Mengusung isu dalam pasal-pasal seperti menjangkau langit. Sesuatu yang normatif dan berada dalam pendulum kepastian dan ketidakpastian.
Setidaknya gelombang demonstrasi ini akan mendorong semua orang untuk ikut serta nimbrung dalam pembentukan norma-norma hukum. Karena dari sumber ini semua berasal.


Pewarta: Jean Freire