LEBONG, sahabatrakyat.com– Keputusan Bupati Lebong Kopli Ansori menunjuk Mustarani Abidin menjadi pelaksana tugas Kepala Bappeda Lebong menuai kritik. Terkesan tak ada ‘orang’ lain, kebijakan Bupati Kopli dinilai tak tepat.
“Bappeda itu bisa dikatakan dapurnya atau otaknya pembangunan daerah. Kalau mesti dijabat rangkap oleh Sekda yang juga Ketua TAPD, rasanya tidak bisa optimal. Jabatan Sekda itu juga berat. Bappeda perlu orang yang bisa fokus dalam mengawal visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi program kerja,” papar Anggota DPRD Provinsi Bengkulu M Gustiadi.
Legislator yang akrab disapa Edi Tiger ini menambahkan, Pemkab Lebong sendiri bukan kekurangan atau tidak punya sama sekali orang yang bisa diberi mandat memimpin Bappeda. Orang-orang yang memiliki kompetensi ini ada tapi justru tak diberdayakan atau tak diberi ruang untuk mengabdi.
“Saya kira SDM di Bappeda itu sendiri ada lah yang bisa diberi mandat. Mereka yang masih muda, energik, dan kompeten. Berikan kesempatan. Bukan membebankan ke satu orang untuk beberapa tugas yang butuh banyak perhatian dan fokus,” tukasnya.
Edi Tiger menandaskan dirinya tak punya pretensi atau maksud lain kecuali merasa prihatin dengan kondisi Pemkab Lebong saat ini. “Sekda itu sendiri sudah super sibuk dengan job desk nya. Jangan ditambah lagi dengan tugas yang tak kalah berat. Kasih kesempatan yang lain juga,” saran Edi Tiger.
Krisis atau Enggan?
Kritik terkait pengisian personalia di jajaran Pemkab Lebong juga disuarakan Nurkholis Sastro, pegiat sosial dan lingkungan di Bengkulu. Pria asal Lebong ini melihat ada potensi gangguan dalam roda pembangunan daerah dengan kekosongan pos jabatan di OPD. Atau hanya dipangku oleh penjabat sementara.
Sastro melihat fenomena dimana tak banyak ASN yang mendaftar lelang jabatan sebagai persoalan yang serius.
“Pertanyaan pentingnya, mengapa tak banyak yang mendaftar dan plt tak cukup persyaratan. Itu menandakan kalau ada krisis sumberdaya pemimpin saat ini pada Pemda Lebong. Apa orang Lebong, Propinsi bahkan di luar propinsi tak ada yg berkapasitas. Saya meyakini ada banyak putra Lebong di ANS yang punya kapasitas. Lantas kenapa mereka tak dipanggil. Yang pasti mereka tak tertarik untuk pulang dengan beragam alasan,” papar Sastro.
Bagi Sastro kondisi saat ini bisa disebut sebagai krisis pemimpin yang berdampak besar dengan pembangunan Lebong.
“Tentu punya dampak yang besar, bila disandarkan dengan pencapaian target yang harus dicapai pada bidang layanan dasar bagi masyarakat, pencapaian target SDGs, angka kemiskinan yang mungkin meningkat, pemulihan roda ekonomi yang belum pulih,” urainya.
Sastro mengatakan, mandat negara dan sumberdaya itu ujung tombaknya ada di roda Pemerintahan Kab Lebong. Krisis pemimpin ini, imbuh dia, akan terlihat pada serapan anggaran, percepatan pembangunan dan seberapa besar inisiatif atau terobosan pembangun yang muncul saat ini.
“Dampak ini akan mulai terlihat atau terasa 2 – 3 tahun ke depan. Yang sederhana saja misalnya, kasus beberapa bulan lalu, Bupati diharuskan mengembalikan/ membatalkan SK pergantian jabatan eselon 2-3. Itu pasti berdampak pada pelaksanaan program kerja,” ujar dia.
“Apa ini bagian bias dari PILKADA? Tentu juga ini, Bupati pasti punya beban psikologis atau hutang budi terutama dengan tim sukses dan partai pengusung. Sehingga ini menyempitkan ruang gerak bupati untuk lebih independen menentukan atau menetapkan kebijakannya.”
“Apa yang kita harapkan? Selain berdoa, tentu hanya pada Bupati Lebong yang memiliki kekuatan politis dan legal formal untuk segera menata kelola roda Pemda dengan baik. Termasuk terobosan baru untuk menemukan sumberdaya manusia atau pemimpin yang berkapasitas sesuai bidangnya. Tanpa terobosan itu bupati atau Pemda tak akan mungkin dapat melakukan percepatan pembangunan dan memunculkan inisiatif baru untuk membawa nama Lebong di tingkat nasional,” demikian Sastro. (Sumitra Naibaho)
