BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil untuk menjaga martabat serta kondisi psikologis masyarakat penerima bantuan, khususnya anak-anak.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, menyatakan bahwa penempelan stiker di rumah penerima bansos berpotensi menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial bagi keluarga, terutama bagi anak yang masih bersekolah.
“Kami tidak ingin bantuan sosial justru menjadi alat stigmatisasi. Banyak penerima bansos memiliki anak sekolah. Jika rumah mereka ditempeli stiker ‘keluarga miskin’, tentu bisa menimbulkan rasa malu dan trauma sosial,” tegas Sahat,
Menurutnya, Pemkot Bengkulu memilih pendekatan humanis dan berkeadilan dalam menyalurkan bansos. Bantuan sosial, kata Sahat, bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan upaya pemerintah untuk menguatkan ekonomi masyarakat rentan.
“Bantuan sosial bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menolong agar mereka bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.
Meski menolak pemasangan stiker, Dinsos memastikan pengawasan terhadap penerima bansos tetap ketat dan transparan.
Saat ini, Pemkot Bengkulu menerapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui fitur “Usul dan Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial, yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penerima bantuan.
“Setiap penerima bisa dipantau secara digital. Jika ada warga yang dinilai tidak berhak menerima bantuan, masyarakat dapat langsung mengajukan sanggahan melalui aplikasi,” jelas Sahat.
Ia menambahkan, sistem pendataan penerima bansos di Bengkulu sudah terintegrasi dengan data nasional, sehingga peluang terjadinya penerima ganda atau penyalahgunaan bantuan semakin kecil.
Selain itu, Pemkot juga akan memberikan sanksi tegas kepada penerima yang kedapatan menyalahgunakan bantuan sosial.
“Kalau ada penerima yang memakai dana bansos untuk hal tidak pantas, seperti judi online, mereka akan langsung dicoret dari daftar penerima,” tandasnya.
Sahat menegaskan kembali bahwa kemiskinan bukan aib, sehingga negara harus hadir dengan cara yang bermartabat.
“Yang kami jaga bukan hanya data, tapi juga perasaan. Karena kemiskinan bukan kesalahan, dan warga miskin tetap punya harga diri,” tutupnya. (**)
