BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya merespons tuntutan mahasiswa dan petani yang disuarakan dalam aksi demonstrasi memperingati Hari Tani, Rabu (24/9/2025). Aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui rapat yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di ruang kerjanya, Kamis (25/9/2025).
Dalam rapat, Herwan menegaskan bahwa pemerintah siap membentuk tim khusus reforma agraria sebagaimana yang diminta mahasiswa dan petani. Tim ini disebut berbeda dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang selama ini telah ada di tingkat pusat maupun daerah.
“Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pembentukan tim reforma agraria berbasis agenda. Sudah dapat disimpulkan bahwa yang diinginkan adalah adanya tim khusus yang melibatkan perwakilan petani, mahasiswa, hingga unsur terkait lainnya,” ujar Herwan.
Perwakilan mahasiswa, Puji, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menegaskan bahwa tim yang diusulkan harus memiliki konsep tersendiri. “Kami ingin membentuk tim yang memiliki konsep berbeda, tidak sama dengan GTRA,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Analisis Hukum Pemprov Bengkulu, Adews, menyebut pembentukan tim khusus tetap harus didasarkan pada regulasi yang berlaku.
“Jika pola pembentukan sesuai regulasi, maka akan kita jalankan. Namun apabila tim tidak memungkinkan untuk dibentuk, maka permintaan mahasiswa akan segera diakomodasi dengan cara lain oleh pemerintah,” jelas Adews.
Herwan memastikan Pemprov Bengkulu tidak akan berdiam diri. Menurutnya, tim ini akan menjadi wadah untuk menginventarisasi seluruh persoalan agraria di Bengkulu agar dapat ditangani secara lebih komprehensif.
“Tim ini nantinya bertugas mengumpulkan seluruh persoalan agraria untuk dibedah lebih detail dan lengkap. Permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti, dan tim akan dibentuk secepatnya. Hasil rencana pembentukan tim akan kita paparkan pada pertemuan selanjutnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran tim ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian konflik agraria, sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. “Pemerintah hadir untuk menjawab persoalan masyarakat, khususnya petani. Kita ingin masalah agraria bisa diselesaikan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih adil,” tutup Herwan. (red)
