Lisensi Penguji Kompetensi Wartawan dari Dewan Pers, Hendry: Bukan dari BNSP!

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chaerudin Bangun (paling kiri) saat memverifikasi secara faktual sahabatrakyat.com di Bengkulu, Senin (19/4/2021)

BENGKULU, sahabatrakyat.com– Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chaeruddin Bangun,
menegaskan sertifikasi kompetensi wartawan yang dirumuskan Dewan Pers tidak muncul
secara tiba-tiba atau serta merta. Tetapi melalui proses dan mekanisme yang
melibatkan berbagai pihak, terutama konstituen Dewan Pers yang mencakup organisasi
dan perusahaan pers di Indonesia.

“Jadi yang membuat itu masyarakat pers, tapi koordinatornya Dewan Pers. Maka
keluarlah peraturan Dewan Pers tentang sertifikasi kompetensi pada tahun 2010,”
jelas Hendry di Bengkulu di sela-sela menjalankan tugas verifikasi faktual media
online di Bengkulu, termasuk sahabatrakyat.com, Senin (19/4/2021).

Selain mandat dari konstituen pers, lanjut Hendry, pasca Reformasi 1998 dan lahirnya
UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers itu jumlah wartawan di Indonesia membludak.
Jumlahnya bahkan puluhan ribu orang dengan kualitas yang tak jelas.

Dengan keluarnya peraturan tersebut, lanjut Hendry, maka ditetapkan pula beberapa
wartawan utama. “Sebab kalau ditetapkan, tidak ada wartawan utama, maka tidak ada
yang menguji. Pak Rosihan Anwar, Yakoeb Oetama, Sabam Siagian, dan lainnya, termasuk
saya sendiri yang sudah sekitar 25 tahun jadi wartawan diberikan kartu ke 48 dari
129 orang,” papar mantan Pemred Warta Kota ini.

Setelah itu Dewan Pers lalu menunjuk sejumlah lembaga sebagai lembaga uji penguji,
seperti AJI, PWI, Antara, Kompas, RRI, Tempo dan LPDS, dll. Mereka ini lalu
menyelenggarakan training of trainers atau TOT.

“Setelah menyelesaikan TOT, kita lalu bikin buku pedoman pengujian. Barulah pada
2011, PWI melakukan lembaga penguji. Termasuk bikin assesment bagi wartawan utama
yang berminat jadi penguji. Yang assesment itu lembaga psikologi profesional. Dari hasil seleksi itu hanya 36 orang lulus assesment lalu dibagi untuk menguji utama, madya dan muda. Tergantung nilainya,” urainya.

Karena itu, kata Hendry, lisensi bagi lembaga penguji itu diberikan oleh Dewan Pers.
Bukan lembaga yang lain. “Jadi bukan BNSP. Kalau ada yang mau menguji kompetensi
wartawan, ya harus ada lisensi dari Dewan Pers,” katanya.

Hendry juga meluruskan pemberitaan sejumlah media yang memuat pernyataan Wakil Ketua Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) yang menyatakan Dewan Pers tidak bisa
melakukan uji kompetensi.

“Kita sudah dapat konfirmasi. Wakil Ketua BNSP menyatakan tidak pernah menyampaikan
seperti yang diberitakan itu,” kata Hendry. “Boleh cek ke BNSP.”

Lebih lanjut Hendry juga menegaskan bahwa uji kompetensi wartawan secara online
belum ada landasan hukum atau regulasinya dari Dewan Pers. Karena itu, jika ada
lembaga atau wartawan yang mengikuti UKW online, ia pastikan itu keliru dan diduga
ilegal.

Terkait itu bahkan Dewan Pers sebenarnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor:
02/SE-DP/V/2020 tentang Uji Kompetensi wartawan Online adalah kegiatan ilegal yang
diterbitkan pada 4 Mei 2020.


Pewarta: MS Firman dan Sukardianto