LEBONG‎ — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lebong, Alpi Haryono, SE, secara langsung hadir dan memberikan pandangan strategis dalam kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pertanian yang digelar di Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, pada Minggu (20/09/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, penyuluh pertanian, serta warga masyarakat ini menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung aspirasi petani, menawarkan solusi atas persoalan kelangkaan pupuk subsidi, serta menekankan peran krusial Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam menjamin ketersediaan pupuk yang tepat sasaran.
‎
‎
‎
‎Keterlibatan Seluruh Elemen Masyarakat Wujudkan Sinergi Pertanian
‎
‎Kegiatan BIMTEK ini berlangsung hangat dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa. Hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tik Jeniak, Damrozi; Sekretaris Desa Tik Jeniak, Gusnayan; Ketua BPD Tik Jeniak, Tri Naldi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tik Jeniak, Putra Rizki; serta Operator Desa, Imelia.
‎
‎Dari jajaran penyuluh pertanian turut hadir Koordinator Kelompok Penyuluh Lapangan (Koorluh) PPL BPP Tes, Reti Puspitasari, Wulandari, serta Riske L dan PPA Herwil. Turut melengkapi kehadiran Ketua BUMDes Desa Tik Jeniak, Zakaria, Kaur Umum, Yoki, serta masyarakat luas yang antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi bukti keseriusan bersama dalam memajukan sektor pertanian di Desa Tik Jeniak.
‎
‎
‎
‎Kelangkaan Pupuk Subsidi: Persoalan Berulang yang Harus Diselesaikan Secara Menyeluruh
‎
‎Dalam pemaparan yang disampaikan di hadapan para peserta, Alpi Haryono secara khusus menyoroti persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang selalu muncul di saat masyarakat petani memasuki musim tanam padi. Kondisi ini dinilai sangat merugikan petani dan dapat mengancam ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat tani di wilayah Kecamatan Lebong Selatan pada umumnya.
‎
‎“Kita semua menyadari bahwa persoalan pupuk subsidi yang sulit didapat selalu terjadi berulang setiap kali musim tanam tiba. Padahal, kebutuhan ini sangat mendesak dan menentukan keberhasilan panen. Jika pasokan pupuk terlambat, tidak tersedia sesuai kebutuhan, atau harganya tidak terjangkau, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya hasil panen petani akan menurun drastis,” tegas Alpi Haryono.
‎
‎Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas dan menyeluruh. Sebagai wakil rakyat yang dipercaya masyarakat, Alpi berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan agar ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Lebong terjamin, tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.
‎
‎“Ketersediaan pupuk bukan sekadar urusan pemerintah, melainkan urusan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Saya akan pastikan di tingkat legislatif, masalah ini menjadi prioritas untuk diperjuangkan dan diawasi pelaksanaannya,” tambahnya.
‎
‎
‎
‎RDKK: Kunci Distribusi Pupuk Subsidi yang Tepat Sasaran
‎
‎Pada kesempatan tersebut, Alpi Haryono juga secara khusus menekankan pentingnya penyusunan dan penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai fondasi utama dalam mengatasi masalah kelangkaan dan ketidaktepatan penyaluran pupuk subsidi. Menurutnya, banyak masalah yang terjadi karena data kebutuhan yang tidak akurat, sehingga pupuk yang dialokasikan tidak sesuai dengan jumlah petani maupun luas lahan yang digarap.
‎
‎“RDKK bukan sekadar dokumen administrasi. Ia adalah acuan utama yang menentukan berapa banyak pupuk yang dibutuhkan oleh setiap kelompok tani, setiap desa, hingga tingkat kabupaten. Jika RDKK disusun dengan benar, lengkap, dan sesuai kondisi nyata di lapangan, maka ketidaksesuaian pasokan dan kebutuhan pupuk subsidi dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan,” jelas Alpi.
‎
‎Ia mendesak agar kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pemerintah desa bekerja sama dalam menyusun data RDKK yang akurat, mutakhir, dan transparan. Data harus mencantumkan nama petani, luas lahan, jenis tanaman, serta kebutuhan pupuk per musim tanam secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎“Dengan RDKK yang rapi dan akurat, tidak ada lagi alasan pupuk subsidi tidak sampai ke tangan petani yang berhak. Data adalah dasar yang kuat untuk kita tuntut kepada pemerintah agar alokasi yang dikirim ke desa kita benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini juga mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penimbunan pupuk subsidi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
‎
‎Alpi berharap ke depannya setiap desa di Dapil III mampu menyusun RDKK secara tepat waktu dan akurat, sehingga menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi di setiap musim tanam.
‎
‎
‎
‎Teknologi Tepat Guna: Solusi Jangka Panjang Menuju Kemandirian Petani
‎
‎Selain membahas persoalan mendesak terkait pupuk subsidi dan RDKK, Alpi Haryono juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terselenggaranya BIMTEK Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pertanian. Menurutnya, penguasaan teknologi pertanian yang tepat dan efisien merupakan solusi jangka panjang agar petani tidak terus-menerus bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi yang pasokannya sering kali tidak menentu.
‎
‎“BIMTEK seperti ini sangat penting bagi kemajuan pertanian kita. Dengan teknologi pertanian yang tepat guna, kita dapat meningkatkan kesuburan tanah, melakukan efisiensi penggunaan pupuk, serta meningkatkan hasil panen tanpa harus sepenuhnya bergantung pada subsidi yang ketersediaannya terbatas. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian dan kesejahteraan petani,” ungkap Alpi.
‎
‎Ia berharap agar ilmu dan teknologi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat langsung dipahami dan dipraktikkan oleh para petani di Desa Tik Jeniak, sehingga secara bertahap produktivitas pertanian meningkat dan taraf hidup masyarakat tani semakin membaik. Para penyuluh pertanian diharapkan menjadi jembatan yang terus mendampingi petani dalam menerapkan teknologi baru serta menyusun data RDKK yang akurat setiap musim tanam.
‎
‎
‎
‎Sinergi Antar Pihak Kunci Kemajuan Sektor Pertanian Lebong
‎
‎Kegiatan ini juga menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, penyuluh pertanian, serta wakil rakyat di tingkat legislatif. Alpi Haryono menekankan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, penyuluh, pengurus desa, BUMDes, dan tentunya para petani itu sendiri — mulai dari penyusunan RDKK hingga penerapan teknologi pertanian di lahan masing-masing.
‎
‎“Masalah pertanian adalah masalah rakyat, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencari jalan keluarnya. Saya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan setiap aspirasi, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani di Kabupaten Lebong. Jarak dan medan bukan alasan untuk tidak hadir di tengah rakyat,” tegas Alpi di akhir penyampaiannya.
‎
‎Kegiatan BIMTEK berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh semangat, di mana para peserta tampak antusias mengikuti materi yang disampaikan, berdiskusi langsung terkendala yang dihadapi di lapangan, serta membahas pentingnya RDKK sebagai data dasar kebutuhan pupuk yang akurat. Kegiatan ditutup dengan harapan adanya tindak lanjut nyata atas masukan-masukan yang telah disampaikan. (**)