Rapat Warga, PT PGE dan Pemkab Memanas, Ibu Rumah Tangga Mengamuk Hingga Pingsan

Pertemuan warga dengan pihak PT PGE yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lebong, Selasa (28/2/2017) yang berlangsung alot/foto sahabatrakyat.com
Pertemuan warga dengan pihak PT PGE yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lebong, Selasa (28/2/2017) yang berlangsung alot/foto sahabatrakyat.com

LEBONG, sahabatrakyat.com– Untuk kali ketiga, pertemuan antara warga yang terkena dampak uji sumur cluster A PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Proyek Hulu Lais, yang difasilitasi Pemkab Lebong melalui Dinas Lingkungan Hidup digelar, Selasa (28/2/2017) di Hotel Pangeran, Kelurahan Amen, Kabupaten Lebong.

Rapat kali ini berlangsung alot dan dalam suasana ‘panas’. Itu lantaran pihak perusahaan tak kunjung bisa memastikan atau menjawab tuntutan warga. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang ikut rapat tak kuasa menahan luapan emosinya. Dia marah dan mengamuk hingga tak sadarkan diri di ruang rapat itu.

Berdasarkan pantauan, suasana tak kondusif sudah mulai tampak ketika PT PGE hanya menghadirkan utusan. Peserta rapat lainnya menilai PGE tak menetapi komitmennya untuk menghadirkan direksi, sebagai pihak yang bisa mengambil kebijakan atau keputusan terkait tuntutan ganti rugi yang diminta warga.

Itu terbukti ketika tuntutan warga Rp 20 juta per hektar tak kunjung disanggupi PT PGE. Rapat sempat diskor selama setengah jam karena utusan PT PGE minta waktu untuk konfirmasi ke pimpinan. Hasilnya, PGE lalu menawarkan Rp 5,5 juta atau naik 10 persen saja dari kesanggupan semula Rp 5 juta per hektar. Bahkan setelah dikonfirmasi lagi, dari pimpinan PGE mentok pada angka Rp 6 juta per hektar.

Angka itu tetap ditolak oleh masyarakat karena dinilai tidak seimbang dengan kerugian yang sudah ditimbulkan atas gagalnya hasil perkebunan masyarakat. Lantaran tak kunjung ada titik temu, tensi warga pun naik. Puncaknya, seorang ibu mengamuk hingga akhirnya pingsan setelah sempat melempar kertas ke meja peserta rapat utusan PT PGE.

Dalam rapat, perwakilan warga H Fuad mengungkapkan, tuntutan warga tetap pada Rp 20 juta per hektar. Angka tersebut dihitung secara fleksibel dan secara merata dari sejumlah warga terdampak. Bahkan jika dihitung sesuai dengan kajian perundang-undangan atas resiko dampak yang ditimbulkan akbat aktifitas perusahaan tersebut akan lebih dari jumlah yang dituntut oleh masyarakat saat ini.

“Angka itu kalau dihitung secara global, masyarakat masih tetap dirugikan. Karena selama berlangsungnya aktifitas PGE, sudah 3 kali warga mengalami gagal panen. Belum lagi dihitung panen selang untuk memenuhi kebutuhan sehari masyarakat,” kata Fuad.

Fuad mengingatkan agar PT PGE tidak semaunya saja dan tanpa mempertimbangan hati nurani dalam penyelesaian kerugian yang dialami masyarakat. Fuad menegaskan, jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat mereka akan mendatangi Komnas HAM terkait hak masyarakat yang dirugikan dan terabaikan akibat dampak aktifitas perusahaan.

“Jika tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat terdampak tersebut, kita langsung menutup akses aktifitas PT PGE. Tidak hanya itu, seluruh manajemen PT PGE kami minta angkat kaki dari Kabupaten Lebong,” tegas Fuad.

Dari Mana Angka Rp 5 Juta?
Berdasar kajian manajemen perusahaan, angka kalkulasi ganti rugi Rp 5 juta itu sesuai hitungan dari tim uji yang bekerjasama dengan pihak perusahaan PT PGE. Dari hasil kajian tim uji saat itu, kondisi perkebunan warga dihitung rata-rata memperoleh penghasilan sekitar lebih kurang 600 kg per hektar.

Dari data tersebut dihitung Rp 16 ribu per kilogram. Jika diambil hitungan secara berat atas kerugian masyarakat, hitungan terberat per hektarnya sekitar Rp 9 juta. Makanya lalu diambil nilai rata-ratanya sebesar Rp 4,5 juta.

“Dari kajian kita seperti itu dan sesuai dengan penentapan angka tersebut, dari perusahaan telah mematok di angka Rp 6 juta setelah kita konfirmasikan terakhir,” ungkap Senior Supervisor General Suport PT PGE Hulu Lais, Deki Firdiansyah.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, Zamhari SH MH, dengan tegas mengatakan akan mengambil sikap terkait hal itu. Pasalnya saat ini pihaknya merasa sedang dihujat-hujat. Dari awal sudah diambil kesepakatan yang bisa mengambil keputusan adalah direksi perusahaan. Namun pihak PT PGE sendiri mengirim utusan yang kehadirannya juga tidak bermanfaat.

“Orang yang diutus PT PGE ke Lebong ini tidak ada manfaatnya, kami keberataan dengan keberadaan ini. Kita sudah berlunak, tapi seolah-olah pihak PGE masih bermain-main. Ini jelas UU mengatur ganti rugi atas pelanggaran UU LH. Amdal adalah komitmen perusahaan. Kalau komitmen ini tidak jelas, saya mempertaruhkan jabatan saya. Kita akan meneruskan surat ke Presiden. Karena persoalan ini sudah masuk dalam pantauan presiden dan menteri,” tegas Zamhari.

Hingga pukul 17.15 WIB belum ditemukan kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan. Rapat masih berlangsung yang dipimpin oleh Kepala DLH Kabupaten lebong, Zamhari SH MH, didampingi Asisten I Setdakab Lebong H Kadirman SH MSi dan Perwakilan dari DPRD Lebong Ketua Komisi II, Olan Darmadi, Kasat Intel Polres Lebong, AKP Ngatmin SH, serta dihadiri oleh perwakilan PT PGE serta masyarakat terkena dampak. (cw1)