BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Kondisi jalan yang rusak parah ke pemukiman warga sedangkan ke kebun pejabat dan wakil rakyat mulus, di Desa Batu Layang, Kecamatan Hulu Palik, disikapi unsur pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara Mohtadin S.IP mengatakan pihaknya bakal meninjau langsung jalan yang dimaksud. Selain untuk memastikan langsung kondisi jalan, kunjungan lapangan itu juga untuk menelusuri informasi yang menyebut pembangunan jalan menuju kebun pejabat dan wakil rakyat itu tak sesuai dengan perencanaan awal.
“Untuk jalan pembangunan yang telah ditetapkan titik nolnya di dalam suatu kegiatan tidak boleh lagi dirubah atau pun dipindahkan. Kalau dirubah akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Kami akan sidak ke sana dan melihat mengenai kegiatannya,” kata Mohtadin kepada sahabatrakyat.com belum lama ini di Arga Makmur.
Di sisi lain, Mohtadin mengaku menyayangkan jika benar adanya pembangunan jalan mulus menuju kebun pejabat dan wakil rakyat, sementara jalan akses ke permukiman warga setempat justru diabaikan.
Karena itu Mohtadin juga meminta Bupati Bengkulu Utara agar dalam usulan RPJMD bisa memprioritaskan pembangunan di Desa Batu Layang agar dapat dianggarkan. “Tapi kami tidak bisa memastikan apakah anggarannya ada sehingga bisa direalisaikan tahun ini,” kata Mohtadin.
Menurut dia, jika anggarannya memang memungkinkan diplot di APBD Perubahan, maka pihaknya siap membahas dan mendorong agar jalan ke pemukiman warga di Desa Batu Layang bisa dianggarkan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BU Heru Susanto ST mengatakan, seluruh jalan dalam kabupaten BU akan menjadi prioritas pembangunan. Ia menegaskan, jika dananya bisa tersedia di APBD Perubahan, maka jalan Desa Batu Layang itu akan dibangun. “Kalau tidak, realisasinya di tahun anggaran 2018,” kata Heru.
Disinggung soal kondisi jalan yang kontras antara ke pemukiman dan ke kebun pejabat dan wakil rakyat, Heru tak menanggapinya dengan tegas. Ia mengatakan, seluruh jalan akan menjadi prioritas, baik jalan perkebunan, pertanian maupun permukiman.
Heru menambahkan, masyarakat juga perlu tahu bahwa untuk merealisasikan prioritas tersebut pihaknya perlu (bekerja) secara bertahap, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Alasannya, keterbatasan anggaran yang ada di APBD BU.
“Anggaran Pemda BU masih banyak kekurangan sehingga perlu adanya dana tambagan, baik dari dana pusat maupun dana kementerian,” tutup Heru yang dikonfirmasi sahabatrakyat di kantor Dinas PU dan Penataan Ruang, baru-baru ini.
=================
Penulis: MS Firman
Editor: Jean Freire