Sorot Kinerja & Dugaan Korupsi, Massa Pemuda Demo KPU, DPRD & Pemkab Seluma

SELUMA, sahabatrakyat.com- Tiga lembaga di Kabupaten Seluma, Kamis siang (19/12/2019) didatangi massa pengunjuk rasa. Tiga lembaga yang didemo itu adalah KPU, DPRD dan Pemkab Seluma.
Massa aksi dari Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM) dan Forum Pemuda Seluma Bersatu (FPSB) itu menuntut peningkatan kinerja para pejabat penting di masing-masing lembaga tersebut.
Mereka juga meminta agar Bupati Seluma mengevaluasi sejumlah pejabat yang dipandang bermasalah atau tidak profesional dalam bekerja.
JIMM dan FPSB juga meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan korupsi di sejumlah OPD.
Saat aksi di KPU, massa menuntut KPU agar bekerja secara profesional. Terutama dalam penyelenggaran Pilkada 2020. Mereka juga minta mundur Sarjan Effendi SE sebagai ketua KPU Seluma.
Sementara di DPRD, mereka mendesak anggota dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan cara menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah OPD, terutama yang punya kegiatan fisik atau proyek.

Dalam surat pernyataannya, JIMM dan FPSB mengatakan aksi unjuk rasa itu sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengawasi pembangunan sebagaimana diatur dalam UU.
Menanggapi pengunjuk rasa, Ketua KPU Seluma Sarjan Effendi mengaku siap memperbaiki kinerja lembaganya. Ia menyatakan siap dan tidak anti kritik. Ia bahkan menyambut positif aksi yang digelar JIMM dan FPSB.
Di DPRD Seluma, massa yang dikawal aparat kepolisian itu disambut Wakil Ketua II Ulil Umidi didampingi sejumlah Anggota DPRD Seluma lainnya.
Kepada demonstran, Ulil menyampaikan apresiasinya karena mereka sudah diingatkan. Ulil berjanji akan mengindahkan tuntutan dan aspirasi yang disampaikan.
Berikut Tuntutan Aksi JIMM dan FPSB yang ditandatangi Korlap 1 Heru Saputra (Direktur JIMM) dan Korlap 2 Goang, koordinator FPSB:
1. Meminta DPRD Seluma untuk melakukan sidak terhadap semua kegiatan atau proyek di lingkungan PU, DIknas, Dinas kesehatan, RSUD TAis pada tahun 2019 mengingat akan selesainya pekerjaan pada akhir tahun 2019;
2. Meminta DPRD Seluma untuk meninjau ulang semua izin perkebunan di lingkungan Pemda Seluma;
3. Meminta DPRD Seluma untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
4. Meminta Bupati untuk mengganti Setwan Kabupaten Seluma dan jajarannya;
5. Meminta Bupati untuk mengganti Kepala OPD yang tidak profesional dan banyak ditemukan kerugian negara hasil audit BPK;
6. Meminta aparat membersihkan korupsi di lingkungan Sekwan sampai ke akar-akarnya;
7. Meminta aparat penegak hukum Polres, Kajari Seluma menyelidik dugaan korupsi:
– Pengadaan obat tahun 2017, 2018, 2019 di RSUD Tais;
– Pekerjaan rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan senilai Rp 782.594.418,57 yang dikerjakan oleh CV. DELFIESTA PRATAMA;
– Belanja peringatan HUT Kabupaten Seluma dengan anggaran Rp 750 juta tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
– Kegiatan atau proyek di lingkungan PU, Diknas, Dinkes, RSUD Tais.


Pewarta: Sukardianto