BENGKULU, sahabatrakyat.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali melakukan roadshow ke Kementerian-Kementerian untuk meminta keterlibatan Pemerintah Pusat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membangun Provinsi Bengkulu.
Setelah audiensi dengan Menteri Bappenas dan Kemterian PU, kali ini giliran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disambangi, Kamis malam (19/10/2016). Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti hadir didampingi para bupati dan walikota se-Provinsi Bengkulu.
Kepada Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Gubernur mengawali paparannya tentang kondisi riil Bengkulu. Dikatakannya, dari 1533 desa, 48 persennya tertinggal dan sangat memprihatinkan. Kebanyakan desa tertinggal itu infrastruktur dasarnya belum ada.
“Akses jalan memprihatinkan. Musim hujan berlumpur. Kalau lewat harus dililit dengan rantai. Masih banyak jembatan masih pakai pohon kelapa. Listrik di desa-desa itu tidak ada, gelap gulita,” ungkap Ridwan Mukti di Kantor Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi di Jakarta.
Gubernur menambahkan, ada desa yang masih belum ada SD. Ada 25 kecamatan belum ada SMA. Puskesmas sangat terbatas. Karena inilah, angka kematian ibu melahirkan dan kemiskinan di Bengkulu tinggi. Karena ketertinggalannya itu, Bengkulu menjadi provinsi timur yang ada di bagian barat Indonesia. Padahal jaraknya hanya 50 menit dari Ibukota Jakarta.
Persoalan yang mendasar Bengkulu, kata Gubernur, adalah karena belum masuk ke tahap pemberdayaan. Sebab, pada tahap infrastruktur dasarnya saja belum ada. “Kami berharap, Pak Menteri menyampaikan hal ini ke Pak Presiden. Sebab kami sedih, program unggulan diorientasikan ke bagian timur,” ujar Ridwan Mukti.
Bengkulu juga krisis listrik dan terisolasi dari empat provinsi tetangga. Jalur lintas barat Sumatera tidak tersentuh. Hanya jalur tengah dan timur. Provinsi ini juga terisolasi informasi. Masih banyak blank spot area yang tak ada sinyal handphone dan televisi. Karena ini jugalah pengajar dan guru- guru tak mau ditempatkan di desa-desa tersebut, semua kumpul di pusat perkotaan.
“Kami provinsi yang kalah. Bangka Belitung yang baru sudah menyalip. Kami ingin seperti Gunung Kidul yang dikeroyok rame-rame pemerintah pusat saat Orde Baru. Sekarang Gunung Kidul sudah hebat. Sektor wisatanya maju. Ekonomi masyarakatnya melesat,” ungkapnya.
Apabila tidak dikeroyok pusat, kata Ridwan Mukti, Bengkulu akan sulit. “Ruang fiskal kami sangat terbatas, empowering tidak berjalan,” tegasnya.
Gubernur juga menginginkan ada fasilitator pusat yang diterjunkan di Provinsi Bengkulu untuk membantu aparatur desa. Soalnya, banyak yang berlomba-lomba jadi Kades. Ternyata jadi jobseeker karena dana desa. Di sisi lain tenaga professional sangat kurang untuk memberdayakan masyarakat.
Ridwan Mukti menambahkan, Bengkulu memiliki potensi sangat luar biasa. Ada 47 persen kawasan hutan. Akan tetapi ruang pertaniannya sangat sempit, hanya 53 persen. Sayangnya lagi, 70 persennya kebun sawit milik perusahaan. Akhirnya, Pemprov sekarang memilih fokus ke pembangunan pesisir sebagai program prioritas; agro-maritim.
Namun program hilirisasi masih belum dapat dilakukan karena keterbatasan listrik dan infrastruktu
r lainnya. Pertambakan udang juga terkendala karena jaringan listrik. Gubernur tengah berupaya untuk mendapatkan alokasi dana interkoneksi listrik lintas Sumatera serta pembangunan pembangkit listrik di Bengkulu.
Selain sawit, karet, kopi, sayuran dan buah-buahan, Bengkulu juga punya hasil laut. Lagi-lagi kebanyakan yang memiliki dan mengolahnya perusahaan besar. Bukan punya petani dan neyalan lokal. “Seperti udang dan lobster. Kami juga daerah perlintasan Tuna, di Pulau Enggano. Warga belum bisa memanfaatkannya. Terbatas pengetahuan, keterampilan dan alat-alat. Jadi masih sulit berkembang,” terang Ridwan Mukti.
Untuk meyakinkan keseriusan Bengkulu, Ridwan Mukti berjanji akan mempertanggungjawabkan seluruh bantuan. Selain itu, Pemprov dan seluruh jajaran sudah meneken pakta integritas, disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI, Agus Raharjo. Pemprov Bengkulu juga masuk dalam pengawasan langsung KPK atas permintaan sendiri. Awal Januari, Pemprov juga sudah memulai E-Government untuk tata kelola pemerintahan yang bersih
Menteri Eko sangat antusias mendengarkan curhatan Ridwan Mukti dan jajarannya. Dia mengakui, memang di Bengkulu masih banyak desa yang tertinggal. Menteri Eko menilai, itu lantaran memang belum fokus skala prioritas pembangunannya.
“Nah sekarang dengan kepemimpinan Pak Ridwan ini, Bengkulu siapkan dulu mau fokusnya ke mana,” sebut Eko. “Kementerian Pertanian siap bibit dan traktor. Kementerian Desa akan kasih kredit usaha rakyat. Seluruh kementerian membantu,” tambahnya.
Pemerintah Jokowi lewat kementerian-kementeriannya, memang akan mengubah desa tertinggal menjadi berkembang bahkan mandiri. Bahkan bisa dengan tanpa APBN lewat kerjasama dengan swasta. “Dengan perusahaan bibit, dengan peternak sapi. Semuanya dapat memajukan masyarakat desa,” sebutnya.
Apalagi kini ada dana desa yang diberikan ke desa yang mencapai Rp 46 trilliun pertahun, dan naik setiap tahunnya. Bukan hanya aspek ekonominya saja, tetapi kesehatan dan pendidikan juga sangat diperhatikan pemerintahan. “Kemenkes RI nanti untuk Puskesmas. Kementerian Pendidikan membangun sekolah-sekolah. Butuh irigasi ke Kementerian PU. Kita yang akan mengkoordinasikannya,” tegas Menteri Eko
“Kita minta saja apa saja kebutuhannya. Apa yang diperlukan. Intinya kita sesuaikan dengan kebutuhan,” tegas Menteri Eko. Eko kembali menekankan agar Pemprov Bengkulu segera menginventarisir skala prioritas setiap daerah. Dalam waktu dekat, harus ada satu desa di setiap kabupaten yang menjadi model. “Beri saya waktu, ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Per-Kabupaten modeling satu desa,” ujarnya.
“Untuk pariwisata atau pertanian. Nanti kita duduk bareng. Saya gak bisa janji muluk-muluk. Langsung yang kongkrit saja. Setelah berhasil, ini akan jadi model,” tambahnya.
Dia berjanji akan mengkoordinasikan kepada Kementerian lainnya. Bahkan dalam rapat kabinet dan rakor dengan Menko PMK, Kementerian Desa akan menyempatkan menyampaikan keluhan Provinsi Bengkulu. “Saya yang akan mengawalnya. Belum ada loh, Gubernur sampai bupati-bupatinya datang diboyong begini,” janji Eko.
Sumber: Twetter Media Center Pemprov Bengkulu
Editor: Jees
