Bengkulu – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Sujono meminta Pemerintah Daerah bersikap tegas kepada setiap pabrik kelapa sawit (PKS) dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang tidak menerapkan kebijakan harga tandan buah segar(TBS) kelapa sawit sesuai ketetapannya.
Apalagi pengamat persawitan menyebutkan, tidak samanya harga TBS dalam wilayah Provinsi Bengkulu dengan daerah lain, selain disebabkan karena kualitas buah yang belum baik, juga banyaknya PKS yang belum tergabung dalam organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Bengkulu.
“Memang tidak salah pakar persawitan menyebut, harga TBS Kelapa Sawit di Bengkulu tidak sama harganya dengan daerah lain, karenakan faktor kualitas dan tidak taatnya PKS. Makanya perlu ada ketegasan dari Pemda, dalam hal ini para Bupati kepada PKS selaku pemilik wilayahnya,” ungkap Sujono, Jumat (23/9/2022).
Menurutnya, sesuai dengan tupoksi, pihaknya bersifat mengingatkan pihak eksekutif dalam hal ini melalui dinas teknis, agar setiap PKS terlebih dahulu mentaati kebijakan yang dibuat, juga dapat bergabung dengan organisasi yang menaungi perkebunan sawit.
Mengingat dalih selama ini kebijakan harga TBS yang tidak diberlakukan karena kebanyakan PKS tidak terikat, sehingga bisa menetapkan harga beli sendiri. Ditambah lagi invoice sebagai patokan penetapan harga TBS Kelapa Sawit selama ini dari puluhan PKS hanya 3 perusahaan.
“Dalam rangka melindungi petani agar harga TBS Kelapa Sawit bisa tinggi, agar setiap Pemda yang wilayahnya memiliki kebun sawit harus tegas, dan diwajibkan masuk dalam organisasi. Dengan itu bisa terikat dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan harga TBS yang ditetapkan setiap dua minggu sekali,” katanya.
Lebih lanjut anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini memberikan apresiasi kepada Bupati Bengkulu Utara yang telah ikut memperjuagkan aspirasi petani sawit, terutama pemberlakukan kebijakan harga TBS. Untuk itu diharapkan langkah yang sama dapat diikuti para Bupati yang wilayahnya ada perkebunan sawit. Mengingat jika tidak ada campur tangan Kepala Daerah diyakini harga TBS Sawit, masih akan tetap rendah.
“Kalau soal kualitas buah itu memamg tergantung dari petaninya dalam memproduksi. Tapi pemberlakukan harga perlu intervensi para Kepala Daerah dan setiap PKS yang tidak patuh, kita dari DPRD mendukung untuk dilakukan evaluasi keberadaannya,” pungkas Sujono. (Adv)
