Di Tahun Pandemik, Kasus Asusila dan KDRT Naik

Penyidik Unit PPA Polda Bengkulu saat memintai keterangan pelaku asusila/Foto: Tribratanewsbengkulu

BENGKULU, sahabatrakyat.com– Meski secara umum angka kriminalitas Provinsi Bengkulu di tahun 2020 menurun, namun ada dua kasus kejahatan yang trendnya justru naik, yaitu kasus asusila dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Jumlah kasus asusila sepanjang tahun 2020 ada 138 laporan. Atau meningkat 17 persen dibanding tahun 2019 yang angka laporannya sebanyak 114 kasus.

Sementara laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meningkat 27 persen. Jika di tahun 2019 ada 97 laporan, maka di tahun 2020 terdata 132 laporan.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono mengaku turut prihatin dengan tingginya kasus asusila di Bengkulu tersebut. Ia mengakui sejak bertugas di Bengkulu, kasus asusila memang menjadi salah satu perhatiannya.

Apalagi, lanjut Kapolda, yang menjadi korban dalam kasus asusila ini umumnya adalah anak-anak.

Menurut Irjen Teguh, peran masyarakat, pemda, tokoh informal sangat penting karena pelaku biasanya adalah orang sekitar atau orang yang sudah dikenal baik sehingga tidak dicurigai.

Selain itu, lanjut Kapolda, peran orang tua sangat penting untuk memperhatikan anak-anaknya. Sebab anak-anak cenderung tidak berani melaporkan apa yang dialaminya karena diancam oleh pelaku.

Kapolda mengatakan, peran Polri sendiri sejatinya tidak terlalu luas untuk menekan kasus asusila. Sebab kepolisian sifatnya menerima dan menindak-lanjuti laporan.

Lebih lanjut Ia juga meminta peran serta media massa untuk membantu menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi orang tua sehingga lebih peduli dan memperhatikan anak-anaknya sehingga tidak menjadi korban.

Hukuman Kebiri

Terkait dengan telah diterbitkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno mengatakan, kewenangan untuk itu bukan di Polri.

Kata Sudarno, Kepolisian RI hanya bertugas melakukan penyidikan. Termasuk di dalamnya melakukan penangkapan dan penyelidikan serta menetapkan pasal pidana yang dilanggar.

Sementara terkait tuntutan dan hukuman termasuk tambahan ancaman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual, Sudarno mengatakan hal itu menjadi kewenangan kejaksaaan dan hakim.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu, Zeni Zainal Mutaqim, SH. MHUM mengatakan, untuk menjatuhkan hukuman itu ada banyak pertimbangan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan itu di antaranya yuridis, sosiologis dan filosofis. Termasuk melihat apakah ada perdamaian antara pelaku dan korban.

Zeni mengatakan, secara pribadi setuju dengan adanya aturan pedoman penghukuman kebiri bagi pelaku asusila tersebut.

Lebih lanjut ia juga mengatakan memang perlu ada perubahan di dalam hukum pidana terkait hukuman bagi pelaku asusila. Di antaranya terkait hal yang memberatkan terdakwa.

Ia mencontohkan jika korbannya lebih dari satu orang dan dilakukan secara berlanjut, atau perbuatan asusila yang diikuti dengan kekerasan dan lainnya.


Pewarta: Jean Freire | Sumber: RRI Bengkulu (rri.co.id)