Kerugian Negara Hibah KONI Rp 11 Milyar, Tersangka Segera Ditetapkan

Tim penyidik Polda Bengkulu saat menggeledah kediaman Ketua Umum KONI Bengkulu Mufron Imron beberapa waktu lalu/Foto: Merdeka.com

BENGKULU, sahabatrakyat.com– Kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp 15 milyar lebih oleh Polda Bengkulu tampaknya bakal memasuki babak baru yakni penetapan tersangka. Pasalnya, BPKP Provinsi Bengkulu yang diminta mengaudit potensi kerugian negara sudah menyampaikan hasil auditnya.

Dilansir RRI Bengkulu (rri.co.id), Senin (26/4/2021), BPKP Bengkulu menyatakan hasil
audit menunjukkan ada kerugian negara mencapai lebih dari Rp 11 milyar. Potensinya ada dari semua pos belanja hanya dengan varian yang berbeda saja.

Iskandar menjelaskan, dalam hasil auditnya BPKP sudah mengelompokkan anggaran yang
bisa diterima pertanggungjawabannya dan mana yang tidak aliss harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Iskandar, jumlah anggaran yang harus dikembalikan ke negara atau yang harus
dipertanggungjawabkan itu mencapai lebih Rp 11 milyar. Ia menyebut, dari anggaran Rp 15,014 milyar uang yang dapat diterima keterangan atau laporannya hanya sekitar Rp 3,8 milyar. Sisanya harus dikembalikan. “11 milyar itu harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Terkait hasil audit itu, Iskandar menilai tugas pengendalian internal yang tidak bagus sehingga tata kelola keuangan dana hibah ke KONI itu tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mestinya, kata Iskandar, setiap transaksi atau belanja tercatat dan jelas dasar hukumnya. “Penerimaan uang itu harus dicatat dimana, setiap pembayaran itu harus ada pengajuan dan dasarnya apa. Lalu bukti-bukti pengajuan dan penggunaan anggaran itu harusnya ada. Nah di KONI itu sangat lemah. Ini yang harus dibenahi,” urainya.

Tak hanya soal administrasi dan tata kelola, menurut Iskandar, sumber daya manusia
di KONI juga perlu dibenahi dan dievaluasi. Apalagi ini menyangkut uang negara. “Karena ini uang negara, tidak bisa dilepas begitu saja. Harus dicek SDM-nya bagaimana? SOP-nya bagaimana? Jangan-jangan tidak siap.”

Kepala BPKP Bengkulu Iskandar Novianto

Lantas apa saja yang sebenarnya yang menjadi temuan BPKP dalam auditnya? Menurut
Iskandar hampir mencakup semua pos. Bahkan ada yang diduga fiktif. Seperti belanja
suplemen, peralatan, tryout yang ternyata tidak ada, namun ada tertera dalam laporan
belanja. Termasuk belanja makan dan minum rapat-rapat.

“Yang besar-besar misalnya belanja bantuan ke cabor yang mencapai Rp 4 milyar.
Ternyata yang direalisasikan hanya sekitar Rp 60 juta. Jadi setiap pos anggaran ada
saja masalahnya dengan varian yang berbeda,” ungkap Iskandar.

Iskandar menandaskan, dalam proses pro justicia yang sedang dilakukan penyidik Polda
Bengkulu, pihaknya hanya bersifat menyampaikan hasil perhitungan kerugian negara.
Proses berikutnya menjadi kewenangan penyidik.

“Jadi kalau dari kami intinya begitu. Selanjutnya silakan penyidik. Kecualai audit
investigasi. BPKP hanya menyampaikan bahwa telah terjadi kerugian negara yang
artinya memang ada unsur tindakan melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri dan
orang lain. Langkah selanjutnya sudah masuk ke ranah penyidik,” tutupnya.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Komisaris Besar Polisi Dolifar Manurung mengatakan pihaknya akan segera menetapkan tersangka setelah ada hasil audit kerugian negara tersebut. “Kalau sudah ada tersangka maka segera akan dipanggil dalam kapasitasnyasebagai tersangka,” ujar Kombes Dolifar. (**)