LEBONG, sahabatrakyat.com– Hingga saat ini, kepastian PT Pertamina Geothermal Energy memenuhi tuntutuan warga yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor di lokasi proyek geothermal Hulu Lais beberapa waktu lalu, masih ditunggu. Tak cuma para korban, tapi juga DPRD dan Pemkab Lebong.
Sementara itu, dalam pertemuan antara para korban yang menamakan dirinya Forum Petani Masyarakat Mubai Manai (FPMMM) dengan DPRD Lebong pasca-unjukrasa beberapa waktu lalu juga sudah menyepakati akan ada pertemuan lagi dengan pihak PT PGE guna meminta kepastian. Akankankah PT PGE memenuhi tuntutan petani itu?
Terlepas dari itu, menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Setdakab Lebong, Riki Irawan SSos, Kementerian Energi dan SDM melalui Dirjen Energi Baru, terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), rencananya akan turun lagi ke Lebong pada Rabu (26/10/2016). “Tujuannya, koordinasi tindak lanjut penanganan bencana longsor di proyek PGE Hulu Lais Kabupaten Lebong,” kata Riki.
Kedatangan Dirjen EBTKE itu, lanjut Riki, sudah disampaikan ke Pemda Lebong melalui surat Kementerian ESDM tertanggal 21 Oktober 2016, dengan nomor: 1895/37/DEP.05/2016.
Sebelumnya, Kementrian ESDM pada Agustus 2016 telah menurunkan tim teknis guna melakukan kajian terkait bencana longsor dan banjir bandang di proyek Geotermal Hulu Lais.
“Tim yang akan turun ke Lebong yakni dari Kementrian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, dan PT Pertamina Geothermal Energy akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Lebong dan sekaligus melakukan peninjauan lapangan proyek geothermal Hululais,” ungkap Riki.
FPMMM Tunda Blokir Jalan
Di bagian lain, rencana Forum Petani Masyarakat Mubai Manai (FPMMM) yang menjadi korban banjir bandang melakukan aksi pemblokiran akses jalan ke lokasi PT Pertaminan Geothermal Energy (PGE) pada Sabtu (22/10) lalu batal dilakukan.
Ketua FPMMM, Taufik Helmi, menyatakan, PT PGE meminta waktu pertemuan antara masyarakat korban banjir bandang dengan pertinggi perusahan milik negara tersebut dilakukan pada tanggal 26 atau 27 Oktober 2016 mendatang. “Makanya aksi kita tunda. Kita lihat saja apa hasil rapat nanti,” kata Taufik. (cw1)
