BRS Lepas 2,2 Ribu Hektar HGU, SERBU: Itu Hak Warga dan Desa!

Hearing Serikat Rakyat Bengkulu Utara dengan BPN dan PT BRS yang difasilitasi Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu/ist

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com-  Serikat Rakyat Bengkulu Utara kembali meminta DPRD Provinsi Bengkulu agar memfasilitasi rapat dengar pendapat atau hearing dengan BPN Bengkulu Utara dan PT Bimas Raya Sawitindo. Pasalnya, klaim pelepasan lahan oleh PT. BRS baru-baru ini belum memastikan lahan mana yang dilepaskan. Termasuk titik koordinat wilayah yang belum ditentukan oleh BPN.
Koordinator Umum SERBU Deno Andesko Marlandone dalam rilis yang diterima sahabatrakyat.com, Selasa (12/3/2019) malam menjelaskan, permintaan itu disampaikan pasca-hearing yang digelar pada Selasa (12/3/2019) di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Bengkulu. Hearing diikuti Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Bengkulu, perwakilan masyarakat beberapa desa, dan PT. BRS.
Pada kesempatan itu, PT BRS dalam surat yang ditandatangani Direktur PT BRS Dra. Putty Artika menyatakan bahwa PT. BRS melepas HGU-nya kepada negara seluas 2.239,2 hektar. Surat Pernyataan Pelepasan  Hak Guna Usaha per tanggal 6 Maret 2019 itu diketahui Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu Utara Alfi Ritamsi, SH, MH.

“Kami mempertanyakan lahan mana yang telah dilepaskan? Sedangkan berdasarkan profil lahan, Desa Pukur itu seluas 660 hektar. Ini belum ditambah Desa Lubuk Sematung dan Ketapi,” kata Deno.
SERBU menguraikan, berdasarkan peta area serta dokumen terbaru PT. BRS, luas HGU-nya adalah 3.000 hektar; lahan yang sudah ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) seluas 1.850 hektar; area yang ditanami 760,80 hektar; dan lahan untuk cadangan plasma seluas 152,16 hektar.
“Jadi kalau dikomulatifkan lahan yang sudah dan telah dikuasai oleh PT. BRS seluas 2.762,96 hektar dan kami anggap 237, 4 hektar yang belum diganti rugi tanam tumbuh,” jelas Deno.
Dikatakan Deno, pelepasan sebagian HGU oleh PT. BRS seluas 2.239,2 hektar melalui surat pernyataan pelepasan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. BRS pada tanggal 6 Maret 2019 dan diketahui oleh kepala Kantor Pertanahan Bengkulu Utara itu merupakan pengembalian hak-hak masyarakat serta desa yang telah diklaim selama puluhan tahun, bukan pelepasan sebagian HGU PT. BRS.

“Karena belum jelas titik koordinat lahan yang telah dilepaskan serta rancunya alasan-alasan PT . BRS melepaskan lahan tersebut sebagaimana tertuang dalam poin c surat pernyataan pelepasan sebagian HGU, kami minta Komisi II menjadwalkan ulang hearing khusus dengan pihak Kantor Pertanahan Bengkulu Utara dan Kanwil BPN provinsi Bengkulu serta pihak PT. BRS,” kata Deno.


Di sisi lain, lanjut Deno, alasan-alasan PT. BRS melepaskan sebagian HGU-nya sebagaimana tertuang dalam poin c angka 2 dan angka 3 surat pernyataan pelepasan sebagian HGU itu memutar-balikan fakta.
Alasannya: ‌pertama, areal yang tersebut diatas masih dikuasai masyarakat walaupun telah diganti rugi. Padahal 3 desa mereka klaim masuk HGU; kedua, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan CSR.
“Berdasarkan beberapa fakta tersebut kami minta PT. BRS dan BPN untuk mengembalikan hak-hak masyarakat serta wilayah ketiga desa tersebut dalam waktu dekat, dan agar PT. BRS dan BPN mempertegas titik koordinat dan letak geografis lahan yang dikembalikan,” tutup Deno.


Penulis: Jean Freire