DPRD Didemo Lagi, Massa Ancam Blokir Akses PGE

Massa Forum Masyarakat Petani Mubai Manai saat unjuk rasa di DPRD Lebong, Selasa (4/10/2016)/sahabatrakyat.com
Massa Forum Masyarakat Petani Mubai Manai saat unjuk rasa di DPRD Lebong, Selasa (4/10/2016)/sahabatrakyat.com

LEBONG, sahabatrakyat.com- Massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Petani Mubai Manai (FMPMM), Selasa (4/10/2016) siang, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lebong di Tubei. Mereka menggelar unjuk rasa untuk menuntut penyelesaian tindak lanjut dampak longsr dan banjir bandang cluster A PT Pertamina Geotherman Energy Hulu Lais yang terjadi April 2016 lalu.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta kejelasan Surat Nomor: 01/Gas-LSM.BKL/Lebong/IX/2016 tentang permohonan penindakan dan pengusutan serta verifikasi terhadap kerusakan lahan persawahan dan perkebunan masyarakat.

Koordinator Lapangan Taufik Helmi (48), warga Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan, mengatakan kerusakan sawah dan kebun milik warga itu diduga akibat aktifitas tambang panas bumi PT PGE di Kabupaten Lebong, untuk itu ia meminta kejelasan soal ganti rugi.

“Kalau tidak ada kejelasan seminggu ini, kami akan menutup akses masuk PT PGE. Kami hanya meminta kejelasan dari pihak DPRD Lebong. Apa yang telah dilakukan oleh pihak Pansus sejauh ini dan apa hasilnya?” tanya Taufik.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Lebong Teguh Raharjo Eko Purwoto didampingi Wakil Ketua II Azman May Dolan dan Ketua Komisi III A Bursani, S.Sos yang menerima demonstran, menjelaskan, hingga kini belum ada pernyataan sikap secara resmi yang memutuskan status apa yang terjadi di cluster A PT PGE beberapa bulan yang lalu.

Untuk itu berdasarkan pertemuan dengan PT. PGE, hanya dua dari lima tuntutan yang telah disepakati oleh pihak PT. PGE, sedangkan tiga tuntutan lainnya masih akan dilakukan rapat intern perusahaan itu sendiri.

“Kami di sini tidak akan terlepas dari tanggung jawab yang telah bapak sampaikan. Saat ini status bencana masih belum juga ditetapkan, karena sejauh ini DPRD masih perlu untuk membandingkan hasil kajian dari Pansus DPRD Lebong dan tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kami harap warga bersabar dan menunggu hasil dari kajian tim investigasi,” harap Teguh.

Teguh mengatakan, hasil hearing bersama pendemo akan segera ditindak lanjuti dengan kembali memanggil PT PGE dan Pemda Lebong. “Jika tidak ada kendala bulan ini kita akan memanggil kedua belah pihak termasuk perwakilan masyarakat untuk duduk bersama guna menyelesaikan persoalan ini,” kata Teguh. (cw1)