Ini Kawasan Kumuh di Bengkulu Utara

Era Puspita, Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (14/7/2017) di Arga Makmur/MS Firman-sahabatrakyat.com

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ternyata masih ada kawasan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh.
Wilayah kumuh itu ada di tiga kecamatan, yakni Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur; Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap; dan Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun.
Wilayah itu disebut kumuh antara lain karena tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan yang tak memenuhi syarat; sanitasi lingkungan, saluran drainase dan pengelolaan sampah yang belum memadai.
Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Bengkulu, Era Puspita, SP kepada sahabatrakyat.com, mengatakan, penanganan kawasan kumuh sudah diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 dan menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Kota tanpa pemukiman kumuh itu ditarget nol pada 2015-2019,” kata Era yang ditemui usai rapat di ruang pola Bappeda Bengkulu Utara, Jumat (14/7/2017).
Ia mengatakan, kawasan kumuh tersebar di sejumlah kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu. Luasnya mencapai 500 hektar. Di Bengkulu Utara, luas kawasan kumuh mencapai 55,30 hektar.
Era mengatakan, setelah disepakati tiga lokasi yang menjadi target penanganan, maka pihaknya akan bersama-sama turun ke lapangan.
Ia menyebut ada tujuh acuan dalam penanganan kawasan kumuh, yakni penataan bangunannya, penataan jalan lingkungan, drainase, dan proteksi kebakarannya, termasuk soal sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau.
“Untuk langkah konkritnya, saat ini kita ada pembangunan di Desa Giri Kencana. Itu ada pembangunan jalan lingkungan dan drainase. Itu yang kita lakukan dari Provinsi,” sebut dia.
Era memaparkan, dengan upaya itu saja tahun ini target pengurangan kawasan kumuh mencapai 0,03 persen. Itu berarti pengurangan hingga bisa nol kawasan kumuh bisa tercapai hingga 2019.
“Kalau target berapa persen per tahun, ini harus kita hitung sesuai dengan apa yang kita lakukan di situ. Yang pasti, kita punya target nasional yang mencapai 38 ribu hektar. Tahun 2015 harapannya turun 8 persen, 2016 turun 6 persen, di 2017 turun 4 persen, 2018 turun 2 persen dan 2019 sudah nol persen,” jelas Era.
Kepala Bappeda Bengkulu Utara, Sahat Situmorang, mengatakan, penanganan masalah kawasan kumuh bukan perkara seketika. Sebab masalahnya bukan pada besar atau kecilnya masalah keadaan kumuhnya.
“Penanganannya harus melalui proses. Sebab biasanya dimana pusat pertumbuhan di situ mulai terjadi kawasan lumuh,” kata Sahat.
Hal itu lah yang bisa dilihat dari tiga lokasi yang dikategorikan kumuh dalam Kabupaten Bengkulu Utara. “Hasil kajian tim, kekumuhan di tiga lokasi itu ada kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kebetulan salah satu titiknya pasar,” kata dia.
Sahat menandaskan, penanganan kawasan kumuh tak cuma dilakukan secara teknis. Ada juga pendekatan perubahan perilaku. “Jadi penanganannya semakin jelas siapa melakukan apa,” katanya.
================
Penulis: MS FIRMAN
Editor: JEAN FREIRE