Pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu/foto by MC Pemprov Bengkulu

BENGKULU, sahabatrakyat.com- Para pendamping desa diharapkan tidak hanya mementingkan persoalan dana desa saja, tapi perlu juga ikut melakukan verifikasi data orang miskin di desa dampingannya agar dapat  akurat.
Demikian disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka acara Pelatihan Kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, di salah satu hotel di kawasan Pantai Panjang Bengkulu, Selasa (22/8/2017).
Rohidin mengakui dirinya tak sanggup jika setiap warga miskin datang kepada dirinya meminta bantuan masalah kesehatan, karena menurutnya, setiap kepala pemerintahan tersebut memiliki jajaran di bawahnya yang sudah diberikan kewenangan untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Jika setiap warga melapor minta dijemput, jadi apa yang harus kita kerjakan dengan yang lain. Ini warga saya semua satu provinsi, tapi pendelegasian kewenangan itu  berada pada setiap bupati dan walikota yang mempunyai rakyat langsung. Bupati dan walikota tersebut  juga mempunyai jajaran di bawahnya yang seharusnya melaksanakan tugasnya masing-masing, begitu mekanismenya pemerintahan itu,” tegas Rohidin yang jebolan Pasca Sarjana Kesehatan UGM Yogyakarta ini.
Hadir dalam acara yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten serta Tim Pelatih dan TAPM Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
Pelatihan tersebut dilaksanakan dari tanggal 22-27 Agustus 2017, diikuti oleh 39 orang peserta, masing-masing 3 orang pelatih,  27 orang TAPM dan 9 lainnya dari Dinas PMD Kabupaten.
Tujuan pelatihan itu adalah meningkatan kapasitas TAPM dalam aspek fasilitasi dan pemberdayaan, serta mensupervisi dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) guna menjalankan program-program prioritas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dalam arahannya, Plt  Gubernur  Bengkulu Rohoidin Mersyah mengatakan, selain aspek pemberdayaan pembangunan  infrastruktur desa, dimana  saat ini tiap desa mendapatkan kucuran Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, pola pemberdayaan perlu juga melihat aspek kesehatan masyarakat.
Pelatihan kapasitas Tenaga Ahli Pemberdayaan (TAPM) Kabupaten se-Provinsi Bengkulu/foto by MC Pemprov Bengkulu

Menurut Plt Gubernur aspek kesehatan ini sangat perlu diperhatikan, sehingga selain infrastruktur dibangun, persoalan kesehatan masyarakat juga dapat diatasi. Apalagi, sambungnya, DD yang diterima bukanlah sedikit.
“Seharusnya dengan dana desa Rp 800 juta  hingga satu miliar tersebut, tidak ada lagi satupun warga desanya yang terbengkalai pelayanan kesehatannya,” tutur Rohidin Mersyah, yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan tersebut.
Dirinya juga memberikan contoh, dimana kuota untuk jaminan kesehataan masyarakat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 666 ribu jiwa, sedangkan orang miskin di Bengkulu ini ada sekitar 340 ribu jiwa, yang artinya kuota tersebut telah melabihi batas, namun kenyataan di lapangan masih banyak orang miskin yang belum memiliki KIS tersebut.
“Inilah yang sangat serius menjadi perhatian kita bersama,” ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.
Di samping itu, Rohidin meminta agar para pendamping desa dapat memberikan pendampingan dan pembinaan pada desa yang difasilitasinya dengan baik dan bertanggungjawab.
“Membangun desa itu seperti membangun Indonesia, karena jika urusan suatu desa selesai, maka secara otomatis selesai juga masalah suatu negara atau suatu provinsi. Karena kelengkapan organisasi desa tersebut seperti suatu negara,” imbuh Rohidin.
Sebagai titik fokus dalam pembinaan desa tersebut, lanjut Rohidin, dengan melihat aspek kelembagaan desanya,  ketatalaksanaan pemerintahan desa  atau proses kegiatan di pemerintahan desa, serta pembinaan sumber daya manusianya.
“Jika ketiga aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan benar maka dana desa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, makanya penting sekali peran seorang tenaga pendamping pedesaan tersebut,” pungkasnya.
________________
Editor: JEAN FREIRE