BENGKULU, sahabatrakyat.com– Workshop Tunas, Sistem dan Komite Integritas yang digelar Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diikuti gubernur dan seluruh pejabat serta perangkat daerah.
Berpakaian hitam putih duduk sejajar dalam satu kelas, peserta antusias simak materi-materi yang disampaikan narasumber dari KPK. Nampaknya, upaya Gubernur Ridwan Mukti menciptakan birokrasi yang berintegritas, tidak setengah-setengah.
“Ini wujud soliditas, bahwa birokrasi yang berintegritas merupakan cita-cita bersama. Tidak ada perbedaan legislatif ataupun eksekutif, semua komitmen hal-hal buruk menjadi masa lalu,” ungkap Ridwan Mukti usai ikuti workshop di Bengkulu, Selasa (1/11/2016).
Ridwan menilai, korupsi tak bisa ditangani dengan cara biasa. Selain menciptakan dan menerapkan sistem yang efektif agar terhindar dari tindakan koruptif, individu yang berintegritas merupakan dasar terpenting. “Korupsi merupakan extraordinary crime, tak bisa hanya dilakukan dengan cara biasa-biasa saja,” tuturnya.
Seperti diketahui, workshop tersebut diikuti gubernur, wakil gubernur, ketua komisi dan anggota Banggar serta ketua DPRD, juga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Mereka diharapkan menjadi tunas yang mampu menularkan komitmen integritas kepada bawahannya ataupun pihak-pihak lain.
“Tentunya yang terpenting, menerapkan ilmu yang didapat dari sini, dalam kehidupan pribadi dia. Selanjutnya mereka harus mengupayakan membangun sistem yang dibutuhkan,” terang Asep Khairulloh, trainer sekaligus narasumber dari KPK.
Level budaya integritas di Bengkulu, menurut skor yang dihitung dalam workshop masih grade C. Asep menegaskan, hal itu menjadi pemacu pemangku kebijakan strategis di daerah agar meningkatkan level budaya integritasnya. Tahap selanjutnya, selain menjadi tunas integritas, peserta juga didorong untuk membentuk komite integritas.
“Ini semacam forum, yang dipakai secara khusus untuk menjaga posisi-posisi strategic dan program-program sustainability per periode kepemimpinan, atau sering disebut pengendalian strategic KKN (korupsi kolusi nepotisme),” jelasnya.
Provinsi Bengkulu merupakan provinsi ketujuh yang melakukan pencegahan korupsi terintegrasi di Indonesia, pada tahun 2016. Pada 21 September lalu, kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu bersama ketua DPRD-nya, termasuk gubernur, telah menandatangani kesepakatan bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi.
KPK juga telah bermarkas di Bengkulu, tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan bakal mengawasi dan mengawal rencana aksi serta target yang disusun Pemprov Bengkulu.
“Kita tekankan, ini bukan soal pencegahan dan pemberantasan korupsi saja. Kita semua berkomitmen menjadikan tata kelola pemerintahan yang bebas dari KKN. Dan Bengkulu optimistis lakukan ini,” ujar tim KPK, Asep Kharulloh.
Sumber: Media Center Pemprov Bengkulu
Editor : Jees
