Hasil Pilkades Lebong; Ada Bekas Anggota KPU, Istri Anggota DPRD, dan….

 

ilustrasi/foto dinamikarakyat.com
ilustrasi/foto dinamikarakyat.com

LEBONG, sahabatrakyat.com– Hasil pemilihan kepala desa serentak di 65 desa dalam wilayah Kabupaten Lebong yang digelar Rabu (21/12/2016) menarik dicermati. Pasalnya, mereka yang terpilih mengemban amanah warganya berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebong, istri anggota DPRD, istri mantan pejabat teras Pemkab Lebong, pernah calon anggota DPRD, dan berstatus PNS.

Berdasar penelusuran sahabatrakyat.com, calon terpilih yang diketahui pernah menjabat komisioner KPU Lebong adalah Burhan Dahri, yang terpilih di Desa Tangua (Bentangur), Kecamatan Uram Jaya. Burhan Dahri sebenarnya memang sempat menjabat kades di situ selama satu tahun sebelum mundur dan terpilih menjadi anggota KPU Lebong periode 2008-2013.

Di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Pilkades dimenangkan Zeplin Susepa. Calon kades perempuan terpilih ini adalah istri Ahmad Lutfi, anggota DPRD Kabupaten Lebong dari Partai Golongan Karya. Ahmad Lutfi sendiri sebelum menjabat di legislatif memang pernah memimpin Desa Talang Ulu sebagai kepala desa.

Sementara calon terpilih di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Eko Mareja, adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS). Terakhir, Eko tercatat sebagai staf fungsional (penyuluh) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong. Dia merupakan salah satu dari 8 calon dalam Pilkades kali ini yang berasal dari kalangan PNS.

Lotriana, calon terpilih di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, juga dikenal sebagai keluarga dari kalangan pejabat. Lotriana adalah istri Fauzi Taher SH MSi (alm), mantan Kepala Bappeda Kabupaten Lebong. Lotriana juga dikenal sebagai ibu mertua Popi Ansa, anggota DPRD Kabupaten Lebong periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jabatan kades kini rupanya sudah punya prestise sendiri. Apalagi anggaran yang dikelola pemerintah desa sejak digulirkannya program PNPM, DD dan ADD, terbilang cukup besar. Dana alokasi desa, misalnya, kini mencapai Rp 1 miliar tiap desa.

Masyarakat tentu berharap mereka yang terpilih bisa mengemban amanah, membawa perubahan dan kemajuan di desanya masing-masing. Jangan sampai salah orientasi, yakni menjadikan jabatan kades sebagai ‘lokak’ atau ajang memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi. Semoga (redaksi)