Masih Warga Lebong, Mereka Tak Bisa Beri Suara di Pemilu 2019?

Warga di wilayah eks Kecamatan Padang Bano masih mengantongi e-KTP Lebong. Namun Pasca-terbitnya Permendagri 20/2015, mereka terancam tak bisa menyalurkan hak suara di Pemilu 2019/istimewa

LEBONG, sahabatrakyat.com– Warga yang pernah terdata sebagai penduduk Kabupaten Lebong di wilayah eks Kecamatan Padang Bano kembali meminta perhatian pemerintah. Lewat Forum Gerakan Bela Tanah Adat (Garbeta), mereka menyoal kepastian hak politik dalam Pemilu 2019.

Ketua Garbeta Dedi Mulyadi menjelaskan, sejumlah warga yang (masih) memiliki e-KTP Kabupaten Lebong di Desa Padang Bano, Limes, Kembung, Sebayua dan Ue’i itu beberapa hari yang lalu meminta untuk dapat diperjuangkan hak ikut-serta dalam Pemilu 2019 karena mereka masih kekeuh menjadi warga Kabupaten Lebong dan ingin tetap dapat menggunakan hak pilih.

“Kami sudah berusaha hingga ke Kementerian Dalam Negeri agar diselesaikan, tetapi tidak pernah ada kejelasan yang pasti dalam penyelesaian permasalahan ini semua seolah terkesan cuci tangan, ini Pemilu sudah di depan mata,” ujar Dedi kepada sahabatrakyat.com, Sabtu (26/1/2019).

Terkait permintaan warga di lima desa itu, sampai Dedi, Garbeta juga masih menunggu keputusan dari Komnas HAM yang sudah turun langsung ke lapangan atas dugaan hilangnya hak sebagai warga negara untuk memilih dan berdomisili.

Dedi Mulyadi

“Garbeta masih menunggu keputusan dari Komnas HAM, karena hal ini masih dalam proses,” sampai Dedi.

Dari pengakuan warga, lanjut Dedi, selama ini belum ada pendataan. Bahkan mereka sudah dinyatakan pindah status menjadi warga Kabupaten Bengkulu Utara tanpa ada pemberitahuan.

“Karena pengakuan dari beberapa warga hingga saat ini mereka yang berstatus warga Lebong di wilayah tersebut belum pernah didata atau mendapatkan kejelasan dari pemerintah,” tandasnya.

Penulis: AKA BUDIMAN

Editor: Jean Freire